KPK didesak untuk menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi Gereja Kingmi, Mimika, Papua/RMOL
Kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32, Mimika, Papua, tahun anggaran 2015 yang menelan biaya sekitar Rp 160 miliar, masih belum beranjak dari tahap penyelidikan.
Padahal sudah puluhan saksi dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kasus masih di tingkat penyelidikan," kata Pelaksana tugas Jurubicara KPK, Ali Fikri, dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (24/11).
Namun, Ali Fikri tidak memberikan keterangan lebih jauh perihal status hukum kasus yang diduga melibatkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ini. Sejauh ini, lebih dari 30 orang yang telah dimintai keterangan.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menyayangkan kinerja KPK dalam penangan kasus ini. Menurutnya, sudah tidak lagi yang perlu ditunda oleh KPK atas apa yang terjadi di Mimika.
"KPK harus segera kerjakan kasus ini. Karena masih banyak kasus serupa di Mimika," kata Haris.
Dikatakan Haris, pembangunan Gereja Kingmi yang sudah berlangsung tiga tahun lebih dan menelan anggaran lebih dari 100 miliar, tidak kunjung selesai.
"Kasihan rakyat di Mimika menyaksikan bupatinya yang seenaknya kalau bicara, pembangunan tidak jalan," tuturnya.
Hingga saat ini, para saksi yang dimintai keterangannya oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi tersebut berasal dari lingkungan Pemda Mimika, swasta, dan tokoh agama.
Di antaranya Direktur PT Nemangkawi Jaya, Alexander Omaleng, yang tak lain adalah anak kandung Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.
Kemudian Sekda Kabupaten Mimika 2014-2015 Ausilius You, Kadis Pendapatan Kabupaten Mimika tahun 2013-2015 Cheryl Lumenta, Asisten Daerah Bidang Kesra Kabupaten Mimika tahun 2015-2017 Alfred Duow, Kadis Sosial Kabupaten Mimika tahun 2014-2015 Gerrit Jan Koibur, Kepala Cabang PT Darma Abadi Consultant Muhammad Natsar, dan Direktur PT Kuala Persada Papua Nusantara M Ilham Danto.
