Berita

Koalisi Mahasiswa Lombok Jakarta (Komala) meminta KPK usut dugaan penyimpangan bantuan gempa Lombok/Ist

Politik

Gelar Aksi, Komala Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Bantuan Gempa Lombok

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 01:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Lombok Jakarta (Komala) mengelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11). Mereka mendesak lembaga antirasuah mengusut tuntas dugaan penyimpangan bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Timur.

Presidium Komala, Jayadi Kesuma mengatakan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan Impres 5/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana NTB. Dalam instruksi tersebut, masyarakat terdampak diberi bantuan Rp 50 juta bagi rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta bagi rumah rusak ringan.

Pada 2018, gempa telah merusak sedikitnya 75.318 unit rumah rusak berat, 33.075 rusak sedang, dan 108.306 rumah rusak ringan di NTB. Sementara di Kabupaten Lombok Timur, jumlah kerusakan rumah sebanyak 27.619 unit. Terdiri dari rumah rusak berat 10.266 unit, rusak dedang 4.772 unit, dan rusak ringan 12.581 unit.

"Tahun ketiga penanganan gempa di Lombok Timur, muncul berbagai persoalan, mulai dari praktik pungli bagi korban terdampak di Sembalun, Sambelia, Pringgabaya, Pringgasela dan beberapa wilayah terdampak di Lombok Timur lainnya. Potongannya pun beragam, mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah," kata Jayadi.

Jayadi mengungkap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga pernah meminta Pemkab Lombok Timur mengembalikan Rp 2,7 miliar dari hasil pembayaran lebih bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk pembayaran 104 unit rumah.

Belum lagi proyek pembangunan 40 RTG kategori rusak berat di daerah Pringgabaya mangkrak yang disinyalir merugikan negara hingga 1 miliar.

"Oleh karena itu, kami meminta agar pimpinan KPK segera usut tuntas siapa yang terlibat dalam dugaan penyimpangan bantuan RGT di Lombok Timur," jelas Jayadi.

Di sisi lain, Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy membantah soal keterlibatan kolega dalam proyek RTG. Ia mengatakan, penanganan RTG sudah sesuai standar, baik pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan pembangunannya.

Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

Ilmuwan Australia: Wabah Covid-19 Berawal Di China, Tapi Asal-usul Virus Corona Sulit Untuk Dipastikan

Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:40

Prodem: Seru Juga Kalau Arief Budiman Bongkar Kecurangan Pemilu

Kamis, 14 Januari 2021 | 00:27

UPDATE

Samuel F Silaen: Rotasi Mbak Ning Dampak Negatifnya Wajah PDIP Di Parlemen

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:50

Usai Serahkan Dokumen Kasus Korupsi Bansos Bersama Penyidik, Daning Saraswati Mengelus Dada

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:35

Namanya Dikaitkan Korupsi Bansos, PDIP Copot Ihsan Yunus Dari Kursi Pimpinan Komisi VIII DPR

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:28

Arief Poyuono: Pernyataan Kasetpres Terkait Airlangga Hartarto Terinfeksi Covid-19 Patut Dipertanyakan

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:25

Menag Yaqut Berharap Pesantren Dan Tokoh Agama Masuk Prioritas Vaksinasi Covid-19

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:15

Pimpinan DPR Minta PLN Dan Perusahaan Telekomunikasi Permudah Korban Bencana Alam

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:00

Pemecatan Arief Budiman Sebagai Ketua KPU Jadi Pembahasan Hangat Di Raker Komisi II DPR

Selasa, 19 Januari 2021 | 19:49

Bareskrim Polri Bidik Tersangka Baru Kasus Penipuan Grab Toko

Selasa, 19 Januari 2021 | 19:29

Rumah Sakit Apung TNI Tangani Pasien Korban Gempa Di Sulawesi Barat

Selasa, 19 Januari 2021 | 19:26

Pimpinan Komisi VIII DPR: Tahun Ini Tidak Ada Bantuan Berbentuk Barang

Selasa, 19 Januari 2021 | 19:20

Selengkapnya