Rencana pemerintah untuk menerapkan Kartu Tani dalam hal mendistribusikan pupuk subsidi dinilai sudah tepat.
Penilaian itu disampaikan Pengamat Pertanian dari Universitas Gajah Mada (UGM), Jamhari, dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/11).
"Tujuannya saya kira baik. Kartu Tani lahir untuk membuat distribusi pupuk lebih tepat sasaran dan mengatur supaya kebocoran antar wilayah bisa dikurangi," kata Jamhari.
Program Kartu Tani, Dekan Fakultas Pertanian UGM ini memiliki beberapa catatan agar program Kartu Tani bisa terelisasi dengan baik di lapangan.
Pertama, harus ada edukasi dan sosialisasi kepada petani agar mereka memahami penggunaan Kartu Tani. Sebab, kenyataannya masih banyak petani yang belum siap dan mengalami kebingungan.
"Kesiapan (petani) untuk menggunakan kartu ini harus diperhatikan. Karena ini program baru. Oleh karena itu, sosialisasi harus ditekankan kepada para petani," katanya.
Kedua, perlu diperhatikan juga terkait basis pendistribusian. Menurut Jamhari, pupuk subsidi itu akan lebih efektif dan ekonomis bila distribusinya berbasis kelompok.
"Kalau harapannya penguatan kelembagaan petani, harusnya dikelola kelompok. Bukan individu. Ini jauh lebih ekonomis," tuturnya.
Melihat beberapa tantangan tersebut, Jamhari pun berharap agar program Kartu Tani bisa terus disempurnakan.
"(Kartu Tani) agar lebih tepat sasaran sangat baik, menurut saya. Kebocoran nanti bisa dihindari dengan pengawasan," terang Jamhari.
"Sedangkan untuk mengatasi harga di atas HET dilakukan dengan cara pengelolaannya di level kelompok," pungkasnya.
Adapun mengenai Program Kartu Tani ini, pemerintah berencana mengeksekusi program Kartu Tani mulai tahun depan secara menyeluruh di Indonesia. Sebagian wilayah bahkan sudah mulai masa transisi.
Kartu Tani berisi data identitas petani, luasan lahan/garapan, dan proyeksi penggunaan pupuk subsidi untuk satu musim. Dengan cara ini, para petani akan mendapatkan jatah pupuk subsidi berdasarkan by name by addres sehingga potensi penyelewengan bisa dihindari.
