Berita

Menteri KKP Edhy Prabowo/Net

Politik

Beban Berat Di Pundak Prabowo Subianto Pasca OTT Edhy Prabowo

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 16:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Beban berat kini berada di pundak Prabowo Subianto pasca Menteri KKP Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bukan hanya soal Edhy yang merupakan anak buah Prabowo di Partai Gerindra. Tetapi, Prabowo punya beban moral untuk menyelamatkan wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo di mana Edhy menjadi menteri pertama yang terjaring OTT KPK di periode ini.

Penjelasan tersebut disampaikan pengamat politi Kedai Kopi, Hendri Satrio ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/11).


Hendri justru kurang sepakat dengan anggapan bahwa penangkapan Edhy Prabowo diindikasikan adanya keretakan dalam pemerintahan Jokowi.

Terlebih Edhy Prabowo merupakan menteri dari pihak oposisi yang digandeng Jokowi untuk masuk Kabinet Indonesia Maju.

“Enggak ada hubungannya antara kemesraan dengan ditangkap KPK. Jadi, justru sekarang bebannya itu adalah bagaimana Prabowo bisa menyelamatkan muka Pak Jokowi,” ucap Hendri.

“Kan Prabowo anak buahnya Pak Jokowi, jadi harus bisa diselamatkan muka bosnya itu,” imbuhnya.

Cara paling baik untuk Prabowo menyelamatkan muka Jokowi dari kasus anak buahnya tersebut dengan cara memberikan hukuman kepada kadernya, setelah mendapatkan keterangan pasti dari KPK.

“Caranya gimana? Harusnya, misalnya perannya memberikan punishment langsung kepada kadernya. Tapi kan memang ini musti ditunggu dulu keputusannya, apakah memang OTT, atau apa?” katanya.

Menurutnya, satu-satunya cara agar Jokowi dan Prabowo aman, dan wajah pemerintahan baik, yakni dengan memecat Edhy Prabowo baik dari susunan partai maupun pemerintahan.

“Tapi menurut saya kalau sudah ditangani KPK begini, satu-satunya jalan kalau enggak dipecat ya mesti mundur. Ini untuk menyelamatkan pemerintahan juga kan dan menyelamatkan Gerindra. Kalau nunggu lama-lama malah ke mana-mana nanti,” tandasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya