Berita

PM Victoria Daniel Andrews/Net

Dunia

Ditentang Australia, Negara Bagian Victoria Tetap Lanjutkan Kerjasama Dengan China

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 15:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews memutuskan untuk tetap mempertahankan perjanjian perdagangannya dengan China. Ia mengklaim bahwa keputusan tersebut dimaksudkan untuk mengekspor produk negara bagian ke pasar yang lebih besar.

Andrews menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China untuk mendukung Belt and Road Initiative senilai 1,5 triliun dolar pada tahun 2018, menjadikan Victoria satu-satunya pemerintah di negara Australia yang melakukannya.

Perjanjian tersebut telah lama menjadi kontroversi, apalagi Pemerintah Federal secara konsisten skeptis tentang motif China.


Namun, Andrews mengatakan bahwa masalah diplomatik antara Australia dan China tidak boleh menghalangi perjanjian perdagangan.

“Saya fokus untuk memasukkan sebanyak mungkin produk dari Victoria ke pasar besar,” katanya, seperti dikutip dari 9News, Rabu (25/11).

“Tidak ada pasar yang lebih besar dari China. Akan ada perbedaan. Anda harus memisahkan masalah diplomatik ini di mana Anda bisa dari perdagangan kami,” lanjutnya.

“Ini adalah kepentingan kami untuk memiliki lebih banyak produk ke China dan Eropa dan negara-negara Asia kami,” kata Andrews.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton menggambarkan perjanjian Belt and Road sebagai inisiatif propaganda dari China.

“Victoria perlu menjelaskan mengapa mereka menjadi satu-satunya negara bagian di negara itu yang menandatangani perjanjian ini,” katanya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya