Menteri KKP Edhy Prabowo terjaring OTT KPK/Net
Komisi IV DPR RI sudah mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kebijakan ekspor benih lobster atau benur.
Indonesia sebagai produsen lobster harus menjaga kelestarian itu dengan budidaya.
Demikian disampaikan anggota Komisi IV Demokrat Bambang Purwanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/11).
Demikian disampaikan anggota Komisi IV Demokrat Bambang Purwanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/11).
"Ekspor benih lobster dari awal sudah kami ingatkan. Di Komisi IV sudah sering kita ingatkan. Karena kita sebagai produsen lobster tentu harus dijaga jangan malah ekspor benih tapi harus punya semangat budi daya," ujar Bambang Purwanto.
"Sekaligus memberdayakan nelayan kita agar memiliki nilai tambah untuk kesejahteraan nelayan," sambungnya.
Menurut Politisi Demokrat ini, untuk melestarikan lobster dan meningkatkan kesejahteraan dan manfaat bagi para nelayan diperlukan tata kelola yang baik dengan mengedepankan aspek kehati-hatian.
Apalagi, kata Bambang, di era keterbukaan seperti sekarang ini semua pihak bisa mengakses dan memantau langsung setiap kebijakan Kementerian, termasuk Kementerian KKP.
"Jadi, unsur kehati-hatian baik dalam menjaga kelestarian lobster itu sendiri juga mekanisme atau tata kelola harus cermat dan hati-hati," tuturnya.
"Serta di era keterbukaan ini semua bisa memantau setiap kebijakan dan di Komisi IV sudah sering kita ingatkan," demikian Bambang Purwanto.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Rabu (25/11) dinihari.
Penangkapan Menteri Edhy ini diduga terkait kasus ekspor benih lobster (benur).
"Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi wartawan Rabu (25/11).
