Berita

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dinilai masih akan tetap dukung koalisi meski Edhy Prabowo ditangkap KPK/Net

Politik

Penangkapan Menteri KKP Pukul Telak Gerindra, Gde Siriana: Prabowo Subianto Tak Akan Keluar Dari Koalisi

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 10:46 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar penangkapan Menteri KKP, Edhy Prabowo, oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mengejutkan publik. Edhy Prabowo ditangkap KPK atas dugaan korupsi dalam penetapan izin ekspor benih lobster.

Lebih jauh lagi, penangkapan Edhy Prabowo dinilai bakal berimbas terhadap kesolidan Partai Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintah.

Terlebih lagi, Gerindra masih belum cukup lama ikut merasakan kekuasaan setelah menjadi rival Joko Widodo dalam Pilpres 2019.


"Jika benar ditangkap dan alat buktinya cukup, saya pikir ini pukulan telak buat Gerindra sebagai Parpol yang baru merasakan nikmatnya ada di dalam kekuasaan," ujar Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/11).

Namun demikian, Gde Siriana berpandangan, kondisi ini tak akan direspons keras oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan RI di kabinet Jokowi.

"Terkait koalisi, saya pikir Prabowo tidak responsif dengan keluar dari koalisi," imbuh Gde Siriana. "Apalagi tampaknya (dia) menikmati sekali posisinya sebagai Menhan."

Penangkapan Edhy Prabowo pun makin menambah panjang daftar politikus yang terjerat korupsi. Sehingga, menurut Gde, penangkapan Edhy Prabowo akan membuat masyarakat semakin tidak mempercayai partai politik.

"Korupsi masih nyata-nyata ada. Ada anggapan, yang tidak tertangkap itu karena tidak ketahuan KPK saja. Atau ada pelindungnya, karena 'bagi-bagi'," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya