JK Mestinya Jadi Negarawan, Bukan Malah Menyalahkan Pemerintah Karena Pengaruh HRS Yang Begitu Kuat

Mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla seharusnya berinisiatif menjadi mediator antara Imam Besar FPI Habib H. Rizieq Shihab dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi pernyataan JK soal kekosongan kepemimpinan yang menjadi polemik saat ini.

Menurut Satyo, fenomena Habib Rizieq saat ini adalah persoalan gagalnya komunikasi politik Istana.

"Fenomena HRS ini soal gagalnya komunikasi politik Istana, bukan karena kekosongan kepemimpinan," ujar Satyo Purwanto saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/11).

Karena kepemimpinan nasional telah telah ada, mulai dari bupati, gubernur hingga presiden.

"Kepemimpinan nasional dari bupati, walikota, gubernur hingga presiden lengkap kok, ada semua. Jadi yang dimaksud JK kosong itu kepemimpinan dimana?" kata Satyo Purwanto.

Pada sisi lain, lanjut Satyo Purwanto, JK juga berperan membuat Habib Rizieq tidak bisa pulang ke Indonesia sejak pergi ke Arab Saudi pada 2017 lalu.

"HRS ke Saudi sejak tahun 2017 dan saat itu JK masih Wapres. Jadi kesimpulannya kira-kira yang membentuk HRS hingga seperti saat ini bahkan baru bisa pulang ke Indonesia setelah 3,5 tahun di Saudi itu juga ada peran JK, kenapa baru bersimpati dengan HRS sekarang?" heran Satyo.

Dengan demikian, mantan Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ini menilai seharusnya JK menjadi seorang negarawan.

"JK mestinya bisa menjadi negarawan, bisa berinisiatif menjadi mediator HRS dengan pemerintah, bukan malah seolah-olah mengambil posisi 'menyalahkan' pemerintah karena pengaruh HRS yang begitu kuat saat ini," demikian Satyo Purwanto.