Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macron /Net

Dunia

Menteri Pakistan Tarik Cuitan Di Twitter Yang Sebut Presiden Prancis Emmanuel Macron Seperti Nazi

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 14:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Federal untuk Hak Asasi Manusia Pakistan, Shireen Mazari akhirnya menarik komentar yang dia buat sendiri di akun Twitternya. Sebelumnya di menulis  bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron memperlakukan umat Muslim seperti Nazi memperlakukan orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua.

“Macron memperlakukan umat Muslim seperti yang apa dilakukan Nazi terhadap orang Yahudi - anak-anak Muslim akan mendapatkan nomor ID (sementara anak-anak lain tidak) sama seperti orang Yahudi dipaksa memakai bintang kuning di pakaian mereka untuk identifikasi,” kata Mazari dalam cuitannya pada Sabtu (21/11), seraya menautkan ke artikel online yang berisi tentang ide memberikan ID pada anak-anak Prancis.

Dalam cuitan lanjutannya pada hari Minggu, Mazari kembali menggandakan klaimnya, menyusul kecaman dari kementerian luar negeri Prancis pada Sabtu malam, yang menggambarkan cuitannya sebagai kebohongan terang-terangan, dijiwai dengan ideologi kebencian dan kekerasan.


Namun isi artikel itu kemudian diubah pada hari Minggu (22/11) yang menuliskan bahwa gagasan pemberan ID itu akan diterapkan pada semua anak di Prancis dan tidak hanya untuk anak-anak Muslim.

Menyadari ada perubahan isi artikel itu, tak lama Mazari mentweet: “Artikel yang saya kutip telah dikoreksi oleh publikasi yang relevan, saya juga telah menghapus tweet saya pada hal yang sama," seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (22/11).

Insiden tersebut masih terkait dengan kemarahan di Pakistan atas publikasi ulang karikatur Nabi Muhammad oleh majalah satir Prancis Charlie Hebdo dan pernyataan Macron tentang radikalisme Islam.

Sementara Macron dalam sebuah wawancara pekan lalu telah mengatakan bahwa dia menyerang terorisme Islam bukan agama Islam.

“Saya tidak menyerang Islam, saya menyerang terorisme Islam.”

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya