Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macron /Net

Dunia

Menteri Pakistan Tarik Cuitan Di Twitter Yang Sebut Presiden Prancis Emmanuel Macron Seperti Nazi

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 14:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Federal untuk Hak Asasi Manusia Pakistan, Shireen Mazari akhirnya menarik komentar yang dia buat sendiri di akun Twitternya. Sebelumnya di menulis  bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron memperlakukan umat Muslim seperti Nazi memperlakukan orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua.

“Macron memperlakukan umat Muslim seperti yang apa dilakukan Nazi terhadap orang Yahudi - anak-anak Muslim akan mendapatkan nomor ID (sementara anak-anak lain tidak) sama seperti orang Yahudi dipaksa memakai bintang kuning di pakaian mereka untuk identifikasi,” kata Mazari dalam cuitannya pada Sabtu (21/11), seraya menautkan ke artikel online yang berisi tentang ide memberikan ID pada anak-anak Prancis.

Dalam cuitan lanjutannya pada hari Minggu, Mazari kembali menggandakan klaimnya, menyusul kecaman dari kementerian luar negeri Prancis pada Sabtu malam, yang menggambarkan cuitannya sebagai kebohongan terang-terangan, dijiwai dengan ideologi kebencian dan kekerasan.


Namun isi artikel itu kemudian diubah pada hari Minggu (22/11) yang menuliskan bahwa gagasan pemberan ID itu akan diterapkan pada semua anak di Prancis dan tidak hanya untuk anak-anak Muslim.

Menyadari ada perubahan isi artikel itu, tak lama Mazari mentweet: “Artikel yang saya kutip telah dikoreksi oleh publikasi yang relevan, saya juga telah menghapus tweet saya pada hal yang sama," seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (22/11).

Insiden tersebut masih terkait dengan kemarahan di Pakistan atas publikasi ulang karikatur Nabi Muhammad oleh majalah satir Prancis Charlie Hebdo dan pernyataan Macron tentang radikalisme Islam.

Sementara Macron dalam sebuah wawancara pekan lalu telah mengatakan bahwa dia menyerang terorisme Islam bukan agama Islam.

“Saya tidak menyerang Islam, saya menyerang terorisme Islam.”

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya