Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu/Net
Saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang ternyata juga mengancam demokrasi.
Ancaman demokrasi ini ditandai dengan munculnya gejala otoritarian dan oligarki dalam kebijakan-kebijakan yang ada dengan dalih krisis kesehatan dan ekonomi.
Karena itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menilai perlu ada kontrol sosial untuk menjaga demokrasi di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda tanah air.
"Indonesia tengah menghadapi krisis sistem kesehatan, krisis ekonomi, yang mengancam demokrasi kita. Karena itu dalam kondisi saat ini diperlukan satu kekuatan yang melakukan proses kontrol sosial (oposisi) yang menjaga keseimbangan sistem," ucap Ahmad Syaikhu dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/11).
Menurut Ahmad Syaikhu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kedaulatan rakyat Indonesia agar terhindar dari menguatnya kendali kekuatan oligarki dan otoritarian yang dapat membajak kedaulatan rakyat.
Dalam menjaga demokrasi ini, diungkap Ahmad Syaikhu, PKS berkomitmen untuk selalu bersama rakyat dan mengadvokasi segala kepentingannya.
"Sekaligus membuat masyarakat berdaya secara politik (berdaulat), sehingga bersama-sama mengawal agar negara ini berjalan tetap berada di atas rek konstitusi UUD NRI 1945," tegasnya.
Syaikhu menambahkan, peran serta aktif dari masyarakat sipil dalam menjaga pemerintahan dan tugas-negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya merupakan ruh dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
"Kita menyadari suasana seperti saat ini tidaklah mudah. Tapi pengalaman bangsa Indonesia yang sudah melewati hidup penuh perjuangan telah membentuk karakter pejuang yang tangguh dan tidak mudah menyerah oleh tekanan dan kesulitan," demikian Ahmad Syaikhu.
