Berita

Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono/Net

Politik

Politik Dinasti Terbukti Rentan Bermasalah, Misalnya Penyelewengan Dan Melemehkan Demokrasi

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 11:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 diwarnai dengan kentalnya politik dinasti. Politik yang mengandalkan kedekatan ikatan kekeluargaan ini dinilai bermasalah karena membuat sirkulasi kepemimpinan daerah hanya dikuasai satu kelompok keluarga saja.

Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono mengatakan, kekuasaan yang hanya dikuasai oleh satu kelompok berpotensi menyebabkan penyelewengan kekuasaan.

"Bentuk penyelewengan tersebut misalnya korupsi dalam pemerintahan daerah," ujar Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulis, Senin (23/11).

Persoalan politik dinasti menjadi sorotan dalam laporan tahunan TII yang bertajuk Indonesia Report 2020. Terlepas dari hak konstitusi setiap warga untuk berpartisipasi dalam politik, perlu diakui bahwa politik dinasti terbukti rentan bermasalah dan akan memengaruhi tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat daerah.

Permasalahan tersebut tentu memengaruhi kinerja pemimpin daerah yang terpilih melalui pilkada dalam menjalankan pembangunan daerah, mengingat keterikatan pemimpin yang terpilih dengan politik dinasti terkait, dengan beragam pemangku kepentingan, serta relasi dan kepentingan yang berkelindan.

Arfianto Purbolaksono mengatakan berdasarkan kajian TII, praktik politik dinasti pada pilkada serentak tahun ini terlihat dari beberapa indikator. Pertama, banyak calon memiliki ikatan darah dengan pemimpin yang tengah berkuasa saat ini. Misalnya, status calon kepala daerah adalah seorang anak, adik maupun kakak. Kedua, calon kepala daerah merupakan keluarga inti, misalnya istri.

Dia pun mengungkapkan beberapa alasan yang juga muncul dalam beragam literature terkait politik dinasti diantaranya adalah sebagai berikut: memiliki ikatan darah, dianggap dapat dipercaya dan tak mungkin berkhianat.

"Selanjutnya, calon yang didorong dari keluarga memiliki kesetiaan yang tinggi dan solidaritas yang kuat. Kemudian, yang paling penting adalah adanya jaminan untuk mempertahankan kepentingan dan kehormatan keluarga besarnya," paparnya.

Arfianto Purbolaksono mengatakan, dinasti politik akan membahayakan bagi proses konsolidasi dan pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Dikhawatirkan hal ini akan melemahkan partisipasi politik masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi proses pembangunan di daerah tersebut.

Belum lagi beragam korupsi yang rentan terjadi di bawah payung dinasti politik, yang terbukti telah terjadi selama ini.

Untuk mengatasi tantangan politik dinasti, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pilkada serempak yang akan datang, berikut beberapa rekomendasi yang ditawarkan TII berdasarkan catatan laporan tahunan ini.

Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dituntut untuk bekerja secara profesional, mengawasi aliran dana kampanye pasangan calon, terutama calon yang berasal dari keluarga petahana. Hal ini sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap aliran dana kampanye yang memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kedua, Bawaslu berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara ketat mobilisasi perangkat birokrasi hingga perangkat desa. Kelompok masyarakat sipil dapat menghimpun laporan awal dari masyarakat yang kemudian disampaikan kepada Bawaslu.

Ketiga, Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) menjalankan perannya secara profesional dan tegas untuk penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut misalnya berupa mobilisasi ASN, politik uang, hingga penggunaan isu SARA.

Populer

PDIP: Daripada Beli Peternakan Di Belgia, Erick Thohir Sebaiknya Kelola BPTUHPT Padang Mengatas

Senin, 19 April 2021 | 14:47

Polisi Korea Selatan Tangkap Alumni ITB, Tersangkut Kasus Transaksi Elektronik

Senin, 19 April 2021 | 19:19

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Natalius Pigai: Sejak Dilantik Jubir Presiden, Baru Kali Ini Komentar Fadjroel Terbaik

Senin, 19 April 2021 | 00:38

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

Pilih Jalur PTUN Terkait Demokrat, Moeldoko Diprediksi Akan Temui Jalan Buntu

Sabtu, 17 April 2021 | 19:42

Soal Perkara Habib Rizieq, Untung Pandemi, Kalau Tidak Masyarakat Sudah Tumpah Karena Marah

Sabtu, 17 April 2021 | 22:14

UPDATE

”Warisan” Kejuangan Kakek

Kamis, 22 April 2021 | 07:22

Kehadiran Xi Jinping Di KTT Iklim Bawa Sinyal Positif Hubungan China-AS, Sekaligus Ujian Besar Pemerintahan Biden

Kamis, 22 April 2021 | 07:21

Diusir Rusia, 10 Diplomat AS Akan Segera Pulang Pada 21 Mei

Kamis, 22 April 2021 | 07:05

Pengamat: Keputusan Bersalah Chauvin Atas Pembunuhan George Floyd Gagal Menyentuh Akar Masalah Rasial AS

Kamis, 22 April 2021 | 06:58

Tumpahan Minyak Ditemukan Di Posisi Awal KRI Nanggala Menyelam

Kamis, 22 April 2021 | 06:50

Turki Bersedia Bersahabat Dengan Mesir, Tapi Tetap Tak Terima Ikhwanul Muslimin Dicap Kelompok Teroris

Kamis, 22 April 2021 | 06:29

Putin: Siapa Pun Yang Memprovokasi Rusia Dan Melewati Garis Merah, Dia Akan Menyesal

Kamis, 22 April 2021 | 06:12

Polemik Vaksin Nusantara, Melki Laka Lena: Komunikasi Peneliti Dan BPOM Enggak Jalan

Kamis, 22 April 2021 | 06:01

Pesimistis Rizal Ramli, Cita-cita Indonesia Bebas Krisis Mustahil Karena Menteri Keuangan Terbalik

Kamis, 22 April 2021 | 05:41

Dibanding Menteri Lain, Airlangga Paling Loyal Kepada Presiden Jokowi

Kamis, 22 April 2021 | 05:15

Selengkapnya