Berita

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto/Ist

Politik

Komisi I FPKS: Tugas TNI Melawan Musuh Negara, Jangan Malah Terjebak Politik Praktis

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 01:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada dasarnya ada sebagai kekuatan pertahanan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karenanya, TNI diharapkan tidak sampai terjebak dalam politik praktis dalam merespons dinamika di tengah masyarakat.

"Tugas utamanya perang melawan musuh negara yang mengancam kedaulatan, kelompok sparatis, dan kekuatan asing yang mengancam. Sehingga mohon jangan sampai sikap, kata, dan tindakannya terjebak politik praktis menyangkut dinamika politik di dalam masyarakat," kata anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11).

Jazuli yang juga ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, dinamika yang terjadi di masyarakat cukup diselesaikan oleh otoritas sipil. Bila ada pelanggaran ketertiban dan keamanan, kata dia, sudah ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian sebagai penegak hukum.

Hal tersebut ia tegaskan berkenaan dengan keberadaan TNI yang belakangan menjadi sorotan publik usai terlibat dalam dinamika di tanah air, salah satunya soal penurunan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab baelum lama ini.

"Menghadapi gejolak dinamika rakyat tidak perlu dengan unjuk kekuatan negara, apalagi kekuatan perang TNI. Ini yang bisa menimbulkan bias persepsi atas tugas pokok dan fungsi TNI sehingga wajar dikritik banyak pihak dari tokoh masyarakat hingga civil society," ungkap Jazuli.

Ia menegaskan, tupoksi TNI itu untuk perang, melawan kelompok sparatis, dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman kekuatan asing. Sementara rakyat adalah anak kandung NKRI yang harus dilindungi, didengar, dan diberdayakan.

"Dinamika politik di masyarakat itu wajar saja. Jangan disikapi berlebihan," tandasnya.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

The Jerusalem Post: Prabowo Subianto Tokoh Utama di Balik Upaya Normalisasi Hubungan Israel-Indonesia

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:28

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Laporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK

Senin, 10 Januari 2022 | 12:28

Jerry Massie: Memang Saham 100 M Kaesang Tidak Masuk Akal, Usahanya Saja Banyak yang Gagal

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:38

Rizal Ramli: Pakde Jokowi, Tolong Jelaskan Siapa Akan Tinggal di Ibu Kota Negara Baru?

Senin, 17 Januari 2022 | 22:04

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

UPDATE

Lieus Sungkharisma: Pindah Ibukota Negara Macam Mau Pindah Kontrakan Saja

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:24

Penangkapan Hakim PN Surabaya Wujud Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:12

Bantu Negara Miskin, Pil Antivirus Covid-19 Segera Dibuat Versi Generik dan Murah

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:59

Resmi Berstatus Tersangka, Hakim Itong Langsung Menginap di Rutan KPK

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:58

Pulang Belajar Agama di Aceh Besar, Warga Aceh Utara Ini Ngaku Imam Mahdi

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:25

AS Optimis, Perjanjian Nuklir Iran 2015 Akan Mungkin Dihidupkan Kembali

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:16

Tak Terima di Tangkap KPK, Hakim Itong Tersangka Suap "Makelar Kasus" Meracau saat Jumpa Pers

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:09

“Kurang Sajen”

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:00

IMF: Pandemi Covid-19 Bisa Picu Kerugian Ekonomi Global Hingga 12,5 Triliun Dolar AS

Kamis, 20 Januari 2022 | 23:59

OTT KPK di Langkat Jadi Warning bagi Kepala Daerah Tak Main-Main dengan Proyek APBD

Kamis, 20 Januari 2022 | 23:39

Selengkapnya