Berita

Wakil Sekjen Pemuda Pancasila Jack Paskalis/RMOL

Politik

Jaga Persatuan, Pemuda Pancasila Dorong Rekonsiliasi Nasional

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 18:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mencermati situasi politik tanah air akhir- akhir ini, Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila mendorong perlunya rekonsiliasi nasional antar sesama anak bangsa.

Rekonsoliasi itu penting dilakukan karena tantangan bangsa yang makin sulit apalagi di tengah situasi sulit karena pandemi Covid 19.

"Kalau kita cermati situasi politik nasional memang sedang hangat, cenderung memanas apalagi tampak berbagai gerakan yang cenderung memecah belah, maka itu kami dorong agar kita semua menahan diri, jangan mudah terprovokasi," kata Wakil Sekjen Pemuda Pancasila Jack Paskalis dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11).


Dijelaskan Jack, berbagai provokasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat melalui media sosial akhir akhir ini sangat disayangkan dan meresahkan.

"Kalau kita terpecah belah ya kita semua ini rugi. Dan bangsa lain pasti senang melihat kalau bangsa kita selalu ribut dan gaduh karena itu akan menggangu pembangunan nasional," kata Jack.

Ia menambahkan, dalam konteks negara pancasila maka tidak boleh ada hegemoni kelompok tertentu baik suku maupun agama atas elemen bangsa yang lain.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa kelompok tertentu merasa memiliki saham lebih besar atas negara ini sehingga merasa bebas melakukan apa saja. Ini tidak boleh kita biarkan," tegas Jack.

Pemuda Pancasila, kata Jack, mendorong agar agenda persatuan harus dikedepankan sehingga bangsa ini terus melaju kencang.

"Kalau masih ada ganjelan ya harus dibereskan, harus ada komunikasi, harus ada rekonsiliasi. Jangan malah memendam rasa benci dan dendam yang justru merugikan kita semua sebagai bangsa," pungkas Jack.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya