Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Yaqut Cholil Qoumas/Net

Politik

TNI Turunkan Baliho HRS, PKB: Memang Tampak Berlebihan, Tapi Itu Peringatan Keras Agar FPI Tidak Terus Provokasi

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 09:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pencopotan dan penurunan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib M. Rizieq Shihab oleh prajurit TNI harus dilihat sebagai bentuk peringatan keras terhadap FPI yang acap kali melanggar aturan. Meskipun, pencopotan di sejumlah titik itu agak sedikit berlebihan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Yaqut Cholil Qoumas saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (21/11).

"Apa yang dilakukan TNI memang tampak berlebihan. Namun ini harus dilihat sebagai peringatan keras kepada kelompok-kelompok seperti FPI yang terus melakukan provokasi dan mengabaikan aturan," ujar Gus Yaqut sapaan akrab Ketua Umum GP Ansor itu.


Gus Yaqut juga dapat memahami apabila TNI merasa berang dengan baliho atau spanduk HRS semrawut dan ada dimana-mana. Lalu, seperti ada pembiaran oleh Satpol PP itu sendiri tidak dilakukan tindakan.

"Kita melihat pemasangan baliho yang semrawut dan ada dimana-mana, lalu membuat orang berpikir ada pembiaran," tuturnya.

"Saya sendiri tidak melihat ada upaya penertiban atau pencopotan yang dilakukan oleh Pol PP. Ini saya kira yang membuat banyak pihak geram termasuk TNI yang kemudian turun sendiri untuk melakukan penertiban," demikian Gus Yaqut menambahkan.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebelumnya mengatakan bahwa pencopotan baliho Habib Rizieq merupakan perintahnya. Dia menyebut baliho itu beberapa kali diturunkan tapi dipasang lagi.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya. Karena berapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu," kata dia.

Tidak sampai di situ, Dudung juga menegaskan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, dia dengan tegas mengatakan, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya