Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Yaqut Cholil Qoumas/Net

Politik

TNI Turunkan Baliho HRS, PKB: Memang Tampak Berlebihan, Tapi Itu Peringatan Keras Agar FPI Tidak Terus Provokasi

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 09:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pencopotan dan penurunan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib M. Rizieq Shihab oleh prajurit TNI harus dilihat sebagai bentuk peringatan keras terhadap FPI yang acap kali melanggar aturan. Meskipun, pencopotan di sejumlah titik itu agak sedikit berlebihan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Yaqut Cholil Qoumas saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (21/11).

"Apa yang dilakukan TNI memang tampak berlebihan. Namun ini harus dilihat sebagai peringatan keras kepada kelompok-kelompok seperti FPI yang terus melakukan provokasi dan mengabaikan aturan," ujar Gus Yaqut sapaan akrab Ketua Umum GP Ansor itu.


Gus Yaqut juga dapat memahami apabila TNI merasa berang dengan baliho atau spanduk HRS semrawut dan ada dimana-mana. Lalu, seperti ada pembiaran oleh Satpol PP itu sendiri tidak dilakukan tindakan.

"Kita melihat pemasangan baliho yang semrawut dan ada dimana-mana, lalu membuat orang berpikir ada pembiaran," tuturnya.

"Saya sendiri tidak melihat ada upaya penertiban atau pencopotan yang dilakukan oleh Pol PP. Ini saya kira yang membuat banyak pihak geram termasuk TNI yang kemudian turun sendiri untuk melakukan penertiban," demikian Gus Yaqut menambahkan.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebelumnya mengatakan bahwa pencopotan baliho Habib Rizieq merupakan perintahnya. Dia menyebut baliho itu beberapa kali diturunkan tapi dipasang lagi.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya. Karena berapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu," kata dia.

Tidak sampai di situ, Dudung juga menegaskan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, dia dengan tegas mengatakan, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Cetak Rekor 4 Hari Beruntun! Emas Antam Nyaris Tembus Rp2,6 Juta per Gram

Rabu, 24 Desember 2025 | 10:13

Saham AYAM dan BULL Masuk Radar UMA

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:55

Legislator PKB Apresiasi Langkah Tegas KBRI London Laporkan Bonnie Blue

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:44

Prabowo Bahas Kampung Haji dengan Sejumlah Menteri di Hambalang

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:32

Pejabat Jangan Alergi Dikritik

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:31

Saleh Daulay Dukung Prabowo Bentuk Tim Arsitektur Perkotaan

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:26

Ribuan Petugas DLH Diterjunkan Jaga Kebersihan saat Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:21

Bursa Asia Bergerak Variatif Jelang Libur Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:13

Satu Hati untuk Sumatera: Gerak Cepat BNI & BUMN Peduli Pulihkan Asa Warga

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:04

Harga Minyak Naik Jelang Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 08:54

Selengkapnya