Menteri Luar Negeri China Wang Yi/Net
Menteri Luar Negeri China Wang Yi akan melakukan kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan dalam beberapa hari ke depan. Kunjungannya itu untuk membahas sejumlah kerjasama termasuk rincian pelaksanaan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang baru saja ditandatangani.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada hari Jumat (20/11) bahwa atas undangan menteri luar negeri Jepang dan Korea Selatan, Wang akan melakukan kunjungan ke kedua negara mulai 24 hingga 27 November.
Kunjungan Wang terjadi di tengah upaya tarik menarik antara Donald Trump dan Joe Biden yang hingga kini belum berakhir, yang menyebabkan pengaruh AS memudar terutama setelah dua sekutu pentingnya di Asia - Jepang dan Korea Selatan – bergabung dengan RCEP.
Media Jepang melaporkan bahwa kunjungan dua hari Wang ke Jepang akan dimulai pada hari Selasa (24/11) dan selain pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, Wang diperkirakan akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga.
Wang akan menjadi pejabat tertinggi China yang melakukan pertemuan tatap muka langsung dengan Suga setelah dirinya memenangkan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP) dan menjadi perdana menteri pada pertengahan September lalu.
Sementara Presiden China Xi Jinping dikabarkan berencana mengunjungi Jepang pada musim semi 2020, tetapi kunjungan itu ditunda karena merebaknya virus corona.
Pembicaraan trilateral antara China, Korea Selatan, dan Jepang akan menjadi fokus selama perjalanan Wang, dan topik lainnya termasuk bagaimana menerapkan RCEP secara rinci dan mempromosikan Perjanjian Perdagangan Bebas China-Korea Selatan-Jepang, kata para ahli.
Da Zhigang direktur dan peneliti dari Institut Studi Asia Timur Laut di Akademi Ilmu Sosial Provinsi Heilongjiang mengatakan bahwa mempromosikan perjanjian trilateral akan membantu ketiga negara menghindari risiko eksternal, terutama ketidakpastian dan provokasi dari AS.
“China dan Korea Selatan juga dapat mendiskusikan masalah penting Asia Timur Laut lainnya, termasuk di Semenanjung Korea, karena AS dapat mengubah kebijakan sebelumnya setelah Biden menjabat,†katanya, seperti dikutip dari Global Time, Jumat (20/11).
Sejumlah ahli juga mengatakan bahwa meskipun ada perselisihan tentang masalah sejarah atau saat ini, ketiga negara sedang bekerja di jalur yang benar untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta mempromosikan multilateralisme.
