Laporan Kejahatan Perang Tentara Australia, Mantan PM John Howard: Saya Bisa Paham Jika Orang-orang Merasa Muak

Mantan Perdana Menteri Australia John Howard angkat bicara mengenai tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh sejumlah tentara pasukan khusus yang dikirimnya ke Afghanistan pada tahun 2001 setelah serangan 11 September.

Howard mengaku dirinya merasa tertekan dengan tuduhan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh tentara Australia dalam perang Afghanistan terhadap 39 warga sipil dan tahanan.  Namun, dia berpendapat bahwa mereka yang memiliki reputasi baik tidak boleh ikut ternoda oleh penyelidikan.

“Mereka, tentu saja, benar-benar (harus) dikutuk. Saya bisa memahami rasa muak yang dirasakan orang-orang,” kata Howard, seperti dikutip dari 9News, Jumat (20/11).

“Saya merasakannya, tetapi saya tidak akan membiarkan hal itu mengurangi rasa hormat saya kepada (tentara lainnya) pria dan wanita yang selalu melakukan hal yang benar dan dengan berani serta profesional membela kepentingan dan nilai-nilai negara kami,” lanjutnya.

Komentarnya mengikuti rilis penyelidikan militer selama empat tahun terhadap klaim 'budaya prajurit beracun' di Resimen Special Air Service (SAS).

Penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang merekomendasikan polisi untuk melakukan investigasi kriminal atas tindakan 19 tentara dan mantan tentara Australia.

Menteri Pertahanan Linda Reynolds mengatakan beberapa hari sebelumnya bahwa pertanggungjawaban akan menjadi kunci utama dari tanggapan Pemerintah Federal atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara SAS di Afghanistan.

Reynolds mengatakan dalam sebuah acara di Perth, penyelidikan itu menemukan hasil yang sangat bertolakbelakang dari Angkatan Pertahanan Australia.

“Itu rumit, ekstensif, dan panjang. Kita harus belajar dari temuan yang sangat serius dari penyelidikan ini,” katanya.

Reynolds juga mengatakan bahwa akuntabilitas sangat penting dalam tanggapan Departemen Pertahanan. Panel Pengawasan Pelaksanaan Penyelidikan Afghanistan akan melaporkan langsung kepadanya dengan pembaruan rutin.

Panel yang terdiri dari tiga orang tersebut akan dipimpin oleh Vivienne Thom, mantan inspektur jenderal intelijen dan keamanan.