Berita

Damai Hari Lubis/Net

Politik

Imbas Penurunan Baliho Habib Rizieq Shihab, Mujahid 212 Minta Pangdam Jaya Buka Ruang Dialog

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 21:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang secara terang-terangan memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab menuai kontroversi.

Sebagai underbow HRS, Persatuan Alumni (PA) 212 meminta Pangdam Jaya untuk membuka ruang dialog dengan sejumlah pihak, untuk menjelaskan penurunan baliho yang terjadi pada sejumlah titik di Jakarta.

Aktivis Mujahid 212, Damai Hari Lubis menyampaikan, pihaknya memandang penurunan baliho HRS bisa memecah belah bangsa.

Karena menurutnya, TNI selama ini merupakan simbol pemersatu bangsa yang dekat dengan rakyat, namun menjadi dipertanyakan akibat tragedi ini.

"Rasa hormat kepada TNI sebagai abdi negara dan aset bangsa negara indonesia (NKRI) yang sangat vital dibutuhkan negara ini," ujar Damai Hari Lubis dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

"Untuk itu kami mendukung tindakan dan temuan Pangdam Jaya TNI, terkait penurunan Baliho," sambungnya.

Lebih lanjut, Damai Hari Lubis mengatakan, jika nantinya Pangdam Jaya menerima masyarakat untuk berdialog mengenai baliho HRS, maka prasangka yang beredar di masyarakat bisa terbantahkan.

Di mana nantinya, PA 212 juga akan mengajak sejumlah ahli hukum yang merupakan akademisi hukum atau dosen dari perguruan tinggi dan para ahli hukum pemerintahan, serta para praktisi yang merangkap aktivis peduli penegakan hukum.

"Kami harapkan Pangdam selaku Panglima TNI Jakarta Raya, yang merupakan asset seluruh masyarakat dan bangsa ini secara lintas SARA, agar dimata masyarakat tidak tumbuh sak wasangka adanya kesan TNI pro kepada sebuah kelompok, namun memusuhi kelompok lain," ungkapnya.

"Kami harapkan sudi kiranya TNI melalui Pangdam Jaya memberikan kesempatan membuka ruang diskusi, sebagai ajang dialog bersama," demikian Damai Hari Lubis.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Puluhan Sepeda Motor Curian Diparkir di Polsek Tambora

Kamis, 25 April 2024 | 10:05

Kereta Cepat Whoosh Angkut 200 Ribu Penumpang selama Lebaran 2024

Kamis, 25 April 2024 | 09:56

9 Kandidat Bacalon Walikota Cirebon Siap Fit and Proper Test

Kamis, 25 April 2024 | 09:55

Usai Naikkan Suku Bunga, BI Optimis Rupiah akan Kembali ke Rp15.000 di Akhir Tahun

Kamis, 25 April 2024 | 09:51

Parpol Menuduh Pemilu Curang Haram Gabung Koalisi Pemerintah

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

Demokrat Welcome PKB Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

KPK akan Kembali Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Kamis, 25 April 2024 | 09:38

Pemerintah Kasih Gratis Konversi Motor Listrik, Begini Caranya

Kamis, 25 April 2024 | 09:37

Pembatasan Kendaraan Pribadi Belum Tentu Atasi Macet Jakarta

Kamis, 25 April 2024 | 09:28

Berantas Judi Online Harus Serius

Kamis, 25 April 2024 | 09:22

Selengkapnya