Berita

Personel TNI/Net

Politik

Andi Arief: TNI Masuk Politik Diundang Presiden

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 13:32 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief ikut berpendapat terkait ramainya pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abrucahman soal perintah pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab, dan FPI layak dibubarkan.

Menurut Andi, jika TNI sudah turun tangan itu artinya negara serta seluruh pendukungnya kalah.

"Kalau TNI turun tangan, berarti negara dan seluruh pendukungnya kalah. Sudah tak mampu. Propagandis sampai struktur lumpuh dan diambil alih TNI," kata Andi melalui akun Twitternya, Jumat (20/11).

"Ini new normal. TNI masuk ke wilayah politik diundang Presiden dan pendukungnya," tekan Andi menambahkan.

Sebelumnya, video viral beberapa orang berpakaian loreng mencopot paksa baliho bergambar Habib Rizieq Shihab. Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad mengatakan, TNI tidak pernah memberi perintah untuk melakukan pencopotan. Kalaupun ada kegiatan pencopotan terhadap baliho TNI bersifat hanya membantu mengamankan Satpol PP dan Polisi.

Namun belakangan, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurcahman menegaskan jika dirinyalah yang memberi perintah. "Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu," kata Mayjen Dudung, Jumat (20/11).

Dudung juga berpandangan, bahwa saat ini pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Rizieq Shihab bisa saja dilakukan karena ia menilai FPI saat ini sudah merasa paling benar. Ia mencontohkan kasus pemasangan baliho yang tidak mematuhi aturan Pemprov DKI Jakarta.

"Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," pungkas Dudung.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

UPDATE

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Perketat Skrining, Hanya Calhaj Sehat Berangkat ke Tanah Suci

Sabtu, 20 April 2024 | 19:26

Gerindra Masih Kaji Figur Internal untuk Pilkada Pesawaran

Sabtu, 20 April 2024 | 18:52

Punya Catatan Buruk, Pengamat: Suharto Tak Layak Jadi Wakil Ketua MA

Sabtu, 20 April 2024 | 18:24

Jelang Putusan PHPU Pilpres 2024, Refly Harun Yakin Hakim MK Sedang Diintervensi

Sabtu, 20 April 2024 | 17:35

Diduga Buat Laporan Kampanye Fiktif, Partai Nasdem Kabupaten Lingga Terancam Diskualifikasi

Sabtu, 20 April 2024 | 17:31

Panglima TNI dan Kapolri Siap Amankan WWF ke 10 di Bali

Sabtu, 20 April 2024 | 17:18

Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Selamatkan Indonesia, MK Harus Kabulkan Petitum Paslon 03

Sabtu, 20 April 2024 | 16:53

Jelang Putusan MK, Tim Hukum Paslon 01 dan 03 Gelar Diskusi Publik

Sabtu, 20 April 2024 | 16:14

Keliru Berantas Judi Online, Pemerintah Hanya Tutup Situsnya tapi Pelaku Dibiarkan Berkeliaran

Sabtu, 20 April 2024 | 15:51

Selengkapnya