Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Pemerintah RI Terus-terusan Ngutang, Rizal Ramli: Sudah Jadi 'Pengemis Utang Bilateral', Dapatnya Cuma Recehan

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 13:16 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Entah apa yang akan dirasakan generasi mendatang saat mendapat beban harus membayar utang pemerintah yang kian menggunung.

Terkini, Pemerintah Indonesia mendapatkan utang baru dari Pemerintah Jerman. Pemerintah Jerman mengucurkan 'bantuan' sebesar 550 juta euro atau sekitar Rp 9,1 triliun.

Informasi ini diketahui melalui unggahan akun Twitter maupun Facebook resmi Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia di Jakarta pada Selasa lalu (17/11).


Bahkan sebelumnya, Indonesia juga telah mendapatkan pinjaman utang dari pemerintah Australia sebesar 1,5 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 15,4 triliun.

Hal ini langsung dikritisi ekonom senior DR Rizal Ramli. Di mana untuk bayar bunga utang saja, Pemerintah Indonesia harus kembali mencari utang baru.

"Mas @jokowi, mau dibawa ke mana RI? Surat utang bunganya semakin mahal. Untuk bayar bunga utang saja, harus ngutang lagi. Makin parah," ucap Rizal Ramli melalui akun Twitter @RamliRizal, Jumat siang (20/11).

Strategi utang pemerintah pun kini mengalami perubahan. Mencari utangan dari satu negara ke negara lain. Seperti yang dilakukan belakangan ini.

"Makanya mulai ganti strategi jadi 'pengemis utang bilateral' dari satu negara ke negara lain. Itupun dapatnya recehan. Itu yang bikin ‘shock’," lanjut RR, sapaan akrabnya.

Sebagai gambaran, hingga akhir September 2020, total utang pemerintah Indonesia telah mencapai Rp 5.756,87 triliun. Artinya, rasio utang pemerintah adalah 36,41% terhadap PDB.

Total utang pemerintah itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

Dengan jumlah tersebut, Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan utang luar negeri tertinggi ke-7 di dunia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya