Berita

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin/Net

Politik

Tangkal Penyebaran Hoaks Terkait Pilkada, Azis Syamsuddin Minta Kemenkominfo Dan Bawaslu Bergerak Cepat

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 11:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Kominfo maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk merespons cepat dan menindaklanjuti temuan konten-konten negatif termasuk sebaran hoaks terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Jika ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti dan 13 konten sudah di-takedown. Artinya hari ini bisa bertambah lagi konten negatif dan narasi hoaks itu. Kita tidak inginkan ini. Momentum Pilkada harus mampu menutup akses pihak-pihak yang ingin memecah belah,” kata Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11).

Dewasa ini, sambung Azis Syamsuddin, beredarnya berita bohong, palsu, fitnah, atau hoaks, yang jadi konsumsi sehari-hari masyarakat, telah dianggap sebagai informasi atau berita yang benar akibat penyebaran yang masif.


Ketidakpastian informasi yang secara sembarangan disebarkan dapat menyebabkan keresahan di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tindakan cepat untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam mempercayai informasi yang mereka peroleh.

”Terutama informasi yang diperoleh melalui ponsel pintar dan internet. Ini menuntut kesadaran masyarakat dalam memilah agar tidak menyebarkan keresahan di masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) punya tugas berat,” papar Azis.

Maka, pada momentum Pilkada, Kemenkominfo bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus mampu melakukan patroli siber terhadap konten bermuatan negatif di internet.

Dari catatan yang sampai ke meja Azis Syamsuddin, ada 38 isu hoaks dan semuanya tersebar melalui 217 tautan. Sementara Bawaslu baru melakukan verifikasi dan menyatakan 77 temuan melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain mencegah sebaran fitnah dan kabar bohong, Azis Syamsuddin berharap Pilkada tahun ini dapat berjalan dengan tetap menaati protokol kesehatan.

”Kita memiliki visi nasional, punya tujuan nasional. Dan kita mampu kerjakan bersama-sama, termasuk di dalam Pilkada 2020. Jangan cemari demokrasi dengan hasutan, kabar bohong, dan intrik yang mencoba memecah belah. Tolong sudahi,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya