Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, ke Tanah Air tidak ditanggapi serius oleh pemerintah.
Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno menilai begitu. Karena dia melihat, kesan biasa-biasa saja sangat nampak dari gesture politik pemerintah saat sebelum dan ketika Habib Rizieq Shihab tiba di Indonesia.
"Itu terbaca. Pemerintah tidak terlampau meladeni dinamika (kepulangan Habib Rizieq Shihab) yang beitu luar biasa," ujar Adi Prayitno dalam diskusi virtual 'Tanya Jawab Cak Ulung' yang diselenggrakan
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).
Dahulu, sambung Adi, pemerintah seringkali responsif jika ada persoalan menyangkut sosok yang kerap dipanggil HRS tersebut, misalnya terkait FPI atau 212.
"Itu hampir semua kementerian, semua jubir pemerintah, hampir semua partai-partai pendukung pemerintah itu bicara dan pasang badan untuk negara dan presiden," ungkapnya.
Namun sekarang, Adi justru melihat hampir tidak ada statement politik dari lingkaran pemerintah yang terkesan menyerang Habib Rizieq. Termasuk soal kerumunan massa yang terjadi di momen penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, hingga acara pernikahan putri HRS di Petamburan, Jakarta.
Oleh karena itu Adi menyimpulkan, pemerintah kali ini sedang menganggap HRS biasa-biasa saja, dan menilai sosoknya tidak begitu memliki urgensi untuk dipikirkan atau diurusi.
"Jadi saya membaca pemeritah biasa-biasa saja, tidak dibesar-besarkan. Karena banyak tokoh di negara ini, terutama tokoh agama yang pendukungnya jutaan. Banyak elit agama yang di negara ini umatnya banyak, kontribusinya banyak, tidak perlu eufoia macam-macam," katanya.
"Nah, HRS versus negara, HRS versus pemerintah itu tidak
Apple To Apple, terlampau besar negara untuk mengurus satu orang. Makanya belakangan muncul tagar jangan sampai negara kalah terhadap individu dan ormas tertentu," demikian Adi Prayitno.
