Berita

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra/Ist

Politik

Yusril Ihza Mahendra: Presiden Saja Tidak Berwenang Berhentikan Kepala Daerah, Apalagi Instruksi Mendagri

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 19:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penerbitan Instruksi Mendagri 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan kepala daerah.

"Instruksi Mendagri 6/2020 tidak dapat menjadi dasar memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, pada hakikatnya Instruksi Presiden, Instruksi Menteri, dan sejenisnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam UU 10/2004 yang kemudian diganti UU 12/2011 dan kemudian diubah UU 15/2019, jelas Yuzril, tidak dicantumkan Inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut karena untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status Inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Suharto.

"Adanya ancaman kepada kepala daerah dalam Instruksi Mendagri 6/2020 bisa saja terjadi. Namun proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah tetap harus berdasarkan pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Ia melanjutkan, kepala daerah yang sebelumnya telah ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh pemerintah. Posisi presiden atau mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati/walikota terpilih dan melantiknya.

"Dengan demikian, presiden tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan walikota beserta wakilnya," tandasnya.

Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Disebut Orang Kaya, Gelandangan Yang Ditemui Risma Ngaku Tidak Dipedulikan Keluarga

Kamis, 07 Januari 2021 | 17:56

Pak Tua Yang Ditemui Risma Dikuliti Warganet, Bukan Gelandangan?

Kamis, 07 Januari 2021 | 00:20

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Berani Lawan Anies, Gibran Diingatkan "Martabak" Lebih Lembek Ketimbang "Mebel"

Kamis, 07 Januari 2021 | 13:41

Pantas Corona Naik Drastis, Praktik Jual Beli Surat Tes Covid-19 Ternyata Marak Di Bandara

Kamis, 07 Januari 2021 | 08:17

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

UPDATE

Rocky Gerung: Demokrasi Itu Mengurus Rakyat, Bukan Memerintah

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:54

Resmikan Studio Digital, Airlangga: Partai Golkar Ingin Maksimalkan Pendekatan Pada Kelompok Milenial

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:39

Selesai Diperiksa Kasus Korupsi Bansos, Ivo Wongkaren Yang Pernah Bekerja Bareng Politisi PDI-P Bungkam

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:35

Dirjen Imigrasi Batasi WNA Masuk Indonesia Sampai 25 Januari

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:31

Buka Kongres KAHMI, Jokowi Minta KAHMI Terus Berkontribusi Dalam Pembangunan

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:27

Mulai Sosialiasi Minggu Depan, Firli Bahuri: Semua Pegawai KPK Mendapat Vaksin

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:12

Ditampar Sanksi AS, Xiaomi Geram, China Kecam

Jumat, 15 Januari 2021 | 18:54

Ketua MPR Berharap KAHMI Ikut Andil Dalam Vaksinasi Covid-19

Jumat, 15 Januari 2021 | 18:46

Xiaomi Kena Tampar Sanksi Trump, Kenapa?

Jumat, 15 Januari 2021 | 18:38

Guru Habib Rizieq, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Wafat

Jumat, 15 Januari 2021 | 18:16

Selengkapnya