Pimpinan DPR: Pencopotan Kepala Daerah Perlu Kajian Mendalam Dan Butuh Koordinasi

Mekanisme pencopotan kepala daerah memerlukan proses yang panjang dan melibatkan koordinasi berbagai pihak, tidak serta merta dilakukan hanya dengan menggunakan instruksi menteri.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam menyikapi adanya Instruksi Mendagri 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19.

“Ya kalau soal sanksi pencopotan, mungkin mesti melalui kajian yang mendalam dan perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Namun demikian, politisi Gerindra ini enggan mempersoalkan instruksi yang dikeluarkan Menteri Tito Karnavian tersebut. Sebaliknya, ia menganggap peraturan tersebut justru patut diapresiasi selama mampu mencegah dan mengurangi wabah Covid-19.

“Dan aturan itu mengikat kepada tataran di bawah koordinasi Mendagri maupun juga masyarakat dalam hal penanganan Covid-nya,” katanya.

Dia menambahkan, adanya peraturan Mendagri tidak perlu dijadikan dinamika di tengah masyarakat selama bertujuan baik.

“Oleh karena itu, saya pikir hal tersebut tidak usah menjadi dinamika karena aturan-aturan yang dikeluarkan tersebut bertujuan baik dalam rangka mencegah perluasan pandemi Covid-19 yang saat ini juga agak mengkhawatirkan,” tandasnya.