Berita

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana/Net

Politik

Haji Lulung: Seharusnya Yang Panggil Anies Mabes Polri, Jangan Polda Dong

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 17:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait kerumunan yang terjadi di Petamburan beberapa waktu lalu dinilai bermuatan politis.

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau populer disapa Haji Lulung menilai bahwa apa yang dilakukan Anies sebenarnya sudah memenuhi syarat. Sehingga, pemanggilan itu bermuatan politis.  

"Saya melihat ini banyak muatan politis. Apa yang dilakukan Anies mengenai protokol kesehatan sudah memenuhi syarat," ungkapnya saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, (19/11).


Kendati begitu, Lulung mengaku heran dengan pemanggilan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap orang nomor satu di Jakarta itu.

Pasalnya Anies sendiri merupakan ketua dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang di dalamnya ada unsur dari Polda Metro Jaya.

"Kita kalau mau jujur sah-sah saja lah polisi melakukan pemanggilan buat Anies. Cuma kalau menurut saya harusnya Mabes Polri. Jangan Polda dong. Kan Anies Forkopimda," jelas Lulung yang saat ini duduk sebagai anggota DPR RI.

Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi itu menilai, yang dilakukan oleh Anies sesungguhnya telah sesuai dengan prosedur sehingga tidak perlu lagi dibesarkan.

"Kalau pun itu (pemanggilan) untuk klarifikasi ya sudah lah. Buktinya Anies sudah taat hukum, apa yang dilakukan Anies mengenai kewajiban sudah (dilakukan)," demikian Haji Lulung.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya