Berita

Pasukan Jerman/Net

Dunia

Dicurigai Punya Ideologi Rasis, Parlemen Jerman Desak Pemerintah Larang Kelompok Grey Wolves Pendukung Erdogan

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 12:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah anggota parlemen Jerman mendesak pemerintah untuk ikut menyusul langkah Prancis melarang kelompok ultra-nasionalis Turki yang dikenal sebagai Grey Wolves.

Desakan itu muncul setelah mereka menuduh Grey Wolves, yang dipandang sayap partai yang bersekutu dengan Presiden Erdogan, menyembunyikan ideologi nasionalis dan rasis.

“Kami mendukung mosi yang meminta pemerintah untuk memantau dengan cermat aktivitas gerakan di Jerman dan untuk melawannya dengan tegas melalui aturan hukum kita,” ungkap mereka seperti dikutip dari AFP, Rabu (18/11).


“Ada sekitar 11.000 ekstremis sayap kanan Turki di Jerman,” kata mosi tersebut.

Prancis mengumumkan pada awal November bahwa mereka akan melarang kelompok Grey Wolves setelah pusat peringatan pembunuhan massal orang-orang Armenia selama Perang Dunia I dirusak dengan graffiti.

Insiden itu terjadi dengan latar belakang ketegangan tajam antara komunitas Armenia dan Turki di Prancis terkait konflik di Nagorno-Karabakh.

Di Turki, kelompok Grey Wolves terkait erat dengan Partai Gerakan Nasionalis (MHP), yang memiliki aliansi politik dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Erdogan.

Grey Wolves dianggap sebagai sayap militan MHP dan menyebabkan kekacauan di jalan-jalan di Turki selama tahun 1970-an dan 1980-an ketika para anggotanya sering bentrok dengan aktivis sayap kiri.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya