Berita

Mayjen TNI (Purn) Deddy S. Budiman/Net

Publika

Siapa Yang Diancam Panglima TNI?

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 09:55 WIB

TUGAS TNI itu sangat berat yaitu menegakkan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, dan menyelamatkan bangsa dari segala bentuk ancaman.

Karena beratnya tugas, diperlukan kualitas SDM yang memadai, yaitu jiwa yang handal, profesional dan kesehatan yang prima.

Ukuran kualitas jiwa prajurit Pancasila yang diharapkan adalah prajurit pembela kejujuran kebenaran dan keadilan. Prajurit yang setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.


Prajurit TNI yang tidak merugikan rakyat, tidak menyakiti hati rakyat, dan peduli mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Sehingga benar-benar dicintai rakyat.

Tugas TNI dan tugas umat Islam sebagai mayoritas, adalah sama menegakkan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945 dan menyelamatkan bangsa dari segala bentuk ancaman.

Tujuan umat Islam pada umumnya termasuk ormas-ormas pendukung HRS adalah mengembalikan kedaulatan rakyat melalui Pancasila dan UUD yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 1945.

Sangat diyakini umat Islam dan termasuk pendukung HRS bukanlah mendirikan negara berdasarkan Islam, tetapi ingin menegakkan Pancasila dan UUD 45, itu sudah dibuktikan oleh tokoh bangsa beragama Islam, dengan penuh toleransi dan rasa persatuan ketika bersepakat menetapkan butir Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945.

Jadi, tidaklah mungkin Panglima TNI mengancam kalangan Islam termasuk ormas pendukung HRS, karena jiwa untuk mendukung tugas adalah sama, yaitu menegakkan Pancasila, menegakkan kejujuran kebenaran dan keadilan.

Analisis di atas mungkin salah, bila jiwa Pancasila dalam tubuh prajurit TNI sudah dirubah dengan jiwa Trisila dan Ekasila.

Jadi siapa perusak persatuan dan kesatuan NKRI yang dibungkus kegiatan politik yang diancaman Panglima TNI itu.

Untuk merusak persatuan dan kesatuan bisa dilakukan dengan strategi adu domba, dengan strategi penegakan hukum yang tidak adil, dengan strategi memiskinkan rakyat.

Strategi adu domba bisa dilakukan oleh penjajah Belanda, sekarang kita masih dijajah di bidang ekonomi dan politik.

Pertanyaannya, siapa penjajah bidang ekonomi dan politik saat ini?

Silahkan jawab.

Kondisi penegakan hukum tidak adil, tebang pilih, tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Kami percaya karakter aparat hukum baik-baik, pertanyaannya siapa yang mengendalikan oknum aparat hukum tersebut?

Siapa perusuh perusak persatuan dan kesatuan berbungkus politik identitas.

Berbungkus politik revolusi mental, belakang ini diketahui revolusi mental dimaksud adalah revolusi mental Trisila dan Ekasila, bukan revolusi mental Pancasila.

Jadi kelompok pemecah persatuan dan kesatuan, patut diduga adalah sebagai berikut:

Mereka yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Mereka yang menjajah Indonesia di bidang ekonomi dan politik. Mereka yang mengendalikan oknum aparat hukum, sehingga berlaku tidak adil. Artinya mereka yang kerjaannya menyengsarakan rakyat?

Dari fakta di atas. Perusak persatuan dan kesatuan itu adalah kekuatan yang beridentitas neokomunisme, seperti juga disampaikan oleh Menlu USA Pompeo, dalam pertemuan dengan Anshor bahayanya PKC, dimana PKI berhubungan dengan PKC sudah beberapa kali berkhianat di Indonesia. Ini catatan sejarah.

Kepemimpinan dengan seni mengancam adalah seni kepemimpinan yang tidak baik, tidak sesuai jiwa Pancasila, tidak sesuai dengan jiwa sapta marga, sumpah prajurit, dan delapan wajib TNI.

Panglima TNI seharusnya mampu menyelenggarakan dialog, diskusi dan debat serta mengajak rakyat dari berbagai kalangan termasuk HRS dan tokoh  bangsa yang kritis, untuk bersinergi menyelesaikan permasalah bangsa, bukan cara ancam-mengancam.

Ingat, tentara lahir dari rakyat, harus dekat di hati rakyat, itulah pertahanan yang sesungguhnya.

Mayjen TNI (Purn) Deddy S. Budiman
Perwakilan Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B).

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya