Berita

Sebuah mobil listrik mengisi daya di pelabuhan pengisian ulang jalan di London/Net

Dunia

Revolusi Hijau: Inggris Akan Keluarkan Larangan Mobil Bensin Dan Diesel Mulai 2030

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 06:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inggris akan melarang penjualan mobil dan van yang menggunakan bensin dan diesel mulai tahun 2030, lima tahun lebih awal dari yang direncanakan sebelumnya.

Pelarangan itu adalah bagian dari 'Revolusi Hijau' seperti yang dikatakan Perdana Menteri Boris Johnson untuk mengurangi emisi hingga nol bersih pada tahun 2050.

Johnson, yang pernah bergulat menghadapi krisis Covid-19, ingin menggarisbawahi kredensial hijaunya sebagai bagian dari apa yang dia harapkan akan menjadi pengaturan ulang bagi pemerintahannya.


Saat ini kurang dari 1 persen  mobil di jalan raya di Inggris menggunakan tenaga listrik sepenuhnya, sehingga rencana perdana menteri untuk mengakhiri penjualan mobil bensin dan diesel baru akan membutuhkan investasi yang sangat besar dalam infrastruktur yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik, seperti dikutip dari AP, Rabu (18/11).

Johnson telah mengalokasikan 15,9 miliar dolar AS untuk rencananya itu berharapkan akan mengamankan hingga 250 ribu pekerjaan dan membantu memenuhi target Inggris menjadi netral karbon.

Dengan revolusi hijau, Johnson juga ingin menjadikan bersepeda dan berjalan kaki sebagai cara yang lebih menarik untuk bepergian dan berinvestasi dalam transportasi umum tanpa emisi untuk masa depan.

Rencana tersebut sebagai upaya menjadikan Inggris sebagai "pemimpin dunia" dalam teknologi penangkapan karbon dan Kota London sebagai "pusat global keuangan hijau".

Pemerintah juga akan menghabiskan 525 juta pound untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir skala besar dan kecil, dan reaktor modular baru yang canggih, yang kemungkinan akan membuat marah para pecinta lingkungan.

Johnson berharap proposal ambisius itu dapat membantu memenuhi janji untuk mengurangi ketimpangan regional yang mencolok di Inggris dan memperbaiki beberapa kerusakan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya