Berita

Sebuah mobil listrik mengisi daya di pelabuhan pengisian ulang jalan di London/Net

Dunia

Revolusi Hijau: Inggris Akan Keluarkan Larangan Mobil Bensin Dan Diesel Mulai 2030

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 06:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inggris akan melarang penjualan mobil dan van yang menggunakan bensin dan diesel mulai tahun 2030, lima tahun lebih awal dari yang direncanakan sebelumnya.

Pelarangan itu adalah bagian dari 'Revolusi Hijau' seperti yang dikatakan Perdana Menteri Boris Johnson untuk mengurangi emisi hingga nol bersih pada tahun 2050.

Johnson, yang pernah bergulat menghadapi krisis Covid-19, ingin menggarisbawahi kredensial hijaunya sebagai bagian dari apa yang dia harapkan akan menjadi pengaturan ulang bagi pemerintahannya.


Saat ini kurang dari 1 persen  mobil di jalan raya di Inggris menggunakan tenaga listrik sepenuhnya, sehingga rencana perdana menteri untuk mengakhiri penjualan mobil bensin dan diesel baru akan membutuhkan investasi yang sangat besar dalam infrastruktur yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik, seperti dikutip dari AP, Rabu (18/11).

Johnson telah mengalokasikan 15,9 miliar dolar AS untuk rencananya itu berharapkan akan mengamankan hingga 250 ribu pekerjaan dan membantu memenuhi target Inggris menjadi netral karbon.

Dengan revolusi hijau, Johnson juga ingin menjadikan bersepeda dan berjalan kaki sebagai cara yang lebih menarik untuk bepergian dan berinvestasi dalam transportasi umum tanpa emisi untuk masa depan.

Rencana tersebut sebagai upaya menjadikan Inggris sebagai "pemimpin dunia" dalam teknologi penangkapan karbon dan Kota London sebagai "pusat global keuangan hijau".

Pemerintah juga akan menghabiskan 525 juta pound untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir skala besar dan kecil, dan reaktor modular baru yang canggih, yang kemungkinan akan membuat marah para pecinta lingkungan.

Johnson berharap proposal ambisius itu dapat membantu memenuhi janji untuk mengurangi ketimpangan regional yang mencolok di Inggris dan memperbaiki beberapa kerusakan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya