Berita

Dari kiri ke kanan: Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution

Politik

P3S Nilai Pilkada Kukuh Dilanjutkan Karena Ada Gibran Dan Bobby

RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 22:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pilkada Serentak 2020 yang masih tetap berlanjut seluruh tahapannya, kembali dikritik Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie.

Jerry mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 ini sepatutnya tidak dilanjutkan. Namun dia memperkirakan, hal itu bakal ditentang oleh pemerintah dan termasuk DPR.

"Saya kira tetap akan ditentang jika dibatalkan," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/11).


Alasan yang seringkali dilontarkan pemerintah untuk melanjutkan Pilkada tahun ini, dibeberkan Jerry, adalah mengenai perbaikan penanganan Covid-19.

Di mana nantinya, diharapkan para pemimpin-pemimpin daerah yang baru bisa lebih maksimal menangani infeksi virus asal Wuhan, China tersebut.

Pun begitu, alasan lainnya adalah menganai masa kerja 270 kepala daerah yang sudah habis, dan tidak mungkin bisa digantikan dengan pejabat sementara (Pjs), pelaksana tugas (Plt) dan atau pelaksana harian (Plh), karena dianggap tidak akan bisa maksimal menangani Covid-19 .

"Jadi presiden tetap akan menolak Pilkada Serentak ditunda," kata Jerry.

Oleh karena itu, Jerry melihat kesan ngotot pemerintah tetap menggelar Pilkada bukanlah karena alasan-alasan tersebut. Melainkan, adanya hubungan antara elit yang sedang berkuasa dengan para calon kepala daerah.

Terang benderang, Jerry menyebut dua nama yang memiliki hubungan langsung dengan Presiden Joko Widodo. Yaitu, putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Presiden, Bobby Nasution.

"Tak mungkin lah ditunda. Karena ada putra Jokowi, Gibran Rakabuming, yang bertarung di Solo dan anak mantunya, Bobby Nasution, yang ikut Pilkada di Medan," demikian Jerry Masie.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi sebagai Pengganti Febrie

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:25

Wasekjen AMPI: Hasil Rapat Pleno IX Cacat Hukum dan Tak Punya Legitimasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:23

Danantara Mulai Bentuk Perusahaan Manajemen Aset Raksasa

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:15

Samsung Galaxy Z Fold 8 Hadirkan Desain Tipis dan Performa Tangguh

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:55

Indonesia Kecam Serangan terhadap Kapal Komersial di Laut Merah

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:34

Perbaikan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jadi PR Bersama

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:32

Panda Bond RI Laris, Pemerintah Raup Rp18,5 Triliun

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:27

Kemunculan Kabinet Bayangan Konsekuensi dari Demokrasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Iran: Trump akan Hadapi Konsekuensi jika Serangan AS Berlanjut

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar dari PT DSI, Sebut Bentuk Kepedulian untuk Korban

Jumat, 24 Juli 2026 | 10:50

Selengkapnya