Berita

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Letjen Doni Monardo/Net

Politik

Doni Monardo: 17 Kabupaten/Kota Masih Berisiko Tinggi

RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 14:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebanyak 17 kabupaten/kota masih memiliki tingkat risiko tinggi penyebaran Covid-19 di tanah air. Wilayah-wilayah itu masih berstatus zona rawan Covid-19 per Senin (16/11).

Penegasan itu sebagaimana disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Letjen Doni Monardo saat membeberkan data penanganan Covid-19 di sejumlah daerah dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI membahas evaluasi tahapan Pilkada, Rabu (18/11).

"Ada 17 kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi," kata Doni Monardo.


Adapun 17 daerah tersebut adalah Kota Gunungsitoli (Sumatra Utara), Payakumbuh (Sumatra Barat), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Bandar Lampung, dan Kabupaten Pesawaran (Lampung).

Selanjutnya, Kabupaten Boyolali, Kendal, Pemalang, Sragen,  Sukoharjo (Jawa Tengah); Kabupaten Bandung, Karawang, Tasikmalaya (Jawa Barat); Kota Cilegon (Banten). Kemudian, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kutai Timur (Kalimantan Timur); Barito Timur (Kalimantan Tengah).

Kata Doni, meskipun terdapat 17 daerah berisiko tinggi, dirinya memastikan bahwa mayoritas daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 berstatus zona oranye. Jumlahnya mencapai 215 daerah alias berisiko sedang.

Sementara itu, 67 daerah berstatus zona hijau alias beresiko rendah. Sedangkan 4 kabupaten/kota tidak terdampak Covid-19.

"Beresiko sedang 215 (daerah), resiko rendah 67. Masih ada 6 kabupaten/kota tidak ada kasus baru padahal mereka sedang menyelenggarakan Pilkada," ujar Doni Monardo.

Kepala BNPB itu mengimbau agar peserta dan masyarakat terus meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan. Sehingga, kata dia, penyelenggaraan Pilkada 2020 aman dari penyebaran Covid-19.

"Mudah-mudahan sampai tanggal 9 Desember kita mampu menahan diri dan mengajak masyarakat semuanya untuk patuh pada prokes," demikian Doni Monardo.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya