Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Net

Politik

Jokowi Tidak Akan Rugi Jika Memecat Mahfud MD

RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 13:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perlu ada pembenahan oleh Presiden Joko Widodo terhadap komposisi Kabinet Indonesia Maju di tengah kegaduhan penanganan pandemi Covid-19.

Salah satu yang patut dipertimbangkan yakni posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD lantaran dianggap pilih-pilih dalam menindak kepala daerah yang membiarkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Presiden Joko Widodo tak akan rugi bila mencopot Mahfud MD. Sebab, pemerintah punya tanggung jawab besar terhadap pencegahan aktivitas yang berimbas pada potensi pandemi Covid-19.

"Menkopolhukam tidak sejala dengan tanggung jawab pencegahan aktivitas yang berpotensi terjadi pandemi Covid-19. Bahkan (Mahfud) cenderung membawa isu pada persoalan politis secara gaduh," ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/11).

Langkah tegas perlu dilakukan Presiden Jokowi kepada para bawahannya agar bisa segera menyesuaikan instruksi presiden, termasuk kepada Menko Mahfud MD.

"Jika tetap tidak sejalan, maka bukan kerugian jika harus memberhentikan Menkopolhukam," kata Dedi.

Dedi melihat, narasi yang dibangun Mahfud MD belakangan mengesankan adanya disparitas. Yakni, ramah kepada Gibran Rakabuming Raka yang kedapatan melakukan agenda kerumunan masyarakat di Solo, namun sensitif terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Habib Rizieq Shihab (HRS).

"Meskipun kedua kelompok tetap salah karena melanggar protokol kesehatan," pungkasnya.

Populer

Semprot Ferdinand, Andi Sinulingga: Sungguh Biadab Umpamakan Anies-RK Seperti PSK, Kenapa Polisi Diam?

Jumat, 11 Juni 2021 | 22:38

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

Habib Rizieq Khawatir 7,5 Juta Peserta Aksi 212 Datang Ke Pengadilan Menyambut Tantangan Jaksa

Kamis, 17 Juni 2021 | 11:18

Din Syamsuddin: Keputusan Pemerintah Batalkan Haji Tahun Ini Perlu Ditinjau Ulang

Jumat, 11 Juni 2021 | 16:25

Beathor Suryadi: Bambang Pacul Telah Melakukan Kudeta Terhadap Megawati

Jumat, 11 Juni 2021 | 14:55

Fahri Hamzah: BG Gagal Jadi Kapolri Karena Ulah KPK Era Abraham Samad

Sabtu, 12 Juni 2021 | 09:59

Tidak Hadir Saat Megawati Dapat Profesor, Bermakna Jokowi Lebih Utamakan Ganjar Pranowo

Sabtu, 12 Juni 2021 | 02:22

UPDATE

LaNyalla Minta Pemda Segera Atur Lokasi Penjualan Hewan Kurban

Selasa, 22 Juni 2021 | 01:03

106 ASN Di Kota Salatiga Terjangkit Covid-19

Selasa, 22 Juni 2021 | 00:55

Wakili Menaker, Sekjen Kemnaker Bahas Solusi Ketenagakerjaan Dalam Forum G20-LEMM Di Italia

Selasa, 22 Juni 2021 | 00:25

Bulan Agustus, Dinkes DKI Prediksi Kasus Aktif Covid-19 Tembus 218.000 Orang

Selasa, 22 Juni 2021 | 00:02

Benefit Oriented Life

Senin, 21 Juni 2021 | 23:36

Saat Pemerintah Fokus Tangani Pandemi, Ada Pemuja Kekuasaan Kampanyekan Presiden Tiga Periode

Senin, 21 Juni 2021 | 23:14

Dokter Jantung Asal AS Wanti-wanti Dampak Varian Delta Bagi RI, Netizen Minta Jokowi Dengar Masukan Pakar

Senin, 21 Juni 2021 | 22:59

Ihsan Yunus Bantah Bicara Pengadaan Bansos Saat Bertemu Juliari

Senin, 21 Juni 2021 | 22:45

Tudingan Novel Baswedan Ada Dua Pimpinan KPK Tak Betah Bisa Terbantahkan Dengan Foto Ini

Senin, 21 Juni 2021 | 22:39

Pemerintah Gandeng PT CNI Vaksinasi 1400 Warga Di Kolaka

Senin, 21 Juni 2021 | 22:29

Selengkapnya