Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Net

Politik

Jokowi Tidak Akan Rugi Jika Memecat Mahfud MD

RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 13:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perlu ada pembenahan oleh Presiden Joko Widodo terhadap komposisi Kabinet Indonesia Maju di tengah kegaduhan penanganan pandemi Covid-19.

Salah satu yang patut dipertimbangkan yakni posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD lantaran dianggap pilih-pilih dalam menindak kepala daerah yang membiarkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Presiden Joko Widodo tak akan rugi bila mencopot Mahfud MD. Sebab, pemerintah punya tanggung jawab besar terhadap pencegahan aktivitas yang berimbas pada potensi pandemi Covid-19.

"Menkopolhukam tidak sejala dengan tanggung jawab pencegahan aktivitas yang berpotensi terjadi pandemi Covid-19. Bahkan (Mahfud) cenderung membawa isu pada persoalan politis secara gaduh," ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/11).

Langkah tegas perlu dilakukan Presiden Jokowi kepada para bawahannya agar bisa segera menyesuaikan instruksi presiden, termasuk kepada Menko Mahfud MD.

"Jika tetap tidak sejalan, maka bukan kerugian jika harus memberhentikan Menkopolhukam," kata Dedi.

Dedi melihat, narasi yang dibangun Mahfud MD belakangan mengesankan adanya disparitas. Yakni, ramah kepada Gibran Rakabuming Raka yang kedapatan melakukan agenda kerumunan masyarakat di Solo, namun sensitif terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Habib Rizieq Shihab (HRS).

"Meskipun kedua kelompok tetap salah karena melanggar protokol kesehatan," pungkasnya.

Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

Ilmuwan Australia: Wabah Covid-19 Berawal Di China, Tapi Asal-usul Virus Corona Sulit Untuk Dipastikan

Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:40

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Prodem: Seru Juga Kalau Arief Budiman Bongkar Kecurangan Pemilu

Kamis, 14 Januari 2021 | 00:27

UPDATE

FBI Selidiki Dugaan Wanita Curi Laptop Ketua DPR AS, Hendak Jual Ke Rusia

Senin, 18 Januari 2021 | 23:01

Sanksi PPKM Tangerang Raya Baru Pembubaran, Belum Penegakan Hukum

Senin, 18 Januari 2021 | 22:49

Sempat Terputus, Akses Jalan Poros Majene-Mamuju Kembali Pulih

Senin, 18 Januari 2021 | 22:37

Pengadilan Mesir Perintahkan Penyitaan Aset Mendiang Mohamed Morsi

Senin, 18 Januari 2021 | 22:20

Narasi Populisme Jokowi Diubah Neo-Despotism, Elite Rezim Soeharto Kembali Berkuasa

Senin, 18 Januari 2021 | 22:06

Ridwan Kamil: 4.070 Nakes Dan 69 Tokoh Di Jabar Sudah Divaksin

Senin, 18 Januari 2021 | 21:42

Gugatan Rival Ipuk-Sugirah Di Pilkada Banyuwangi Diterima MK

Senin, 18 Januari 2021 | 21:39

Sempat Sebut Pemberitaan Pemanggilannya Hoax, Bupati Kaur Gusril Pausi Bungkam Usai Diperiksa KPK

Senin, 18 Januari 2021 | 21:13

70 Nakes Di Semarang Absen Saat Akan Divaksin Sinovac

Senin, 18 Januari 2021 | 21:12

Angkasa Pura II Pastikan Tak Ada Oknum Karyawan Masuk Sindikat Surat Palsu Covid-19

Senin, 18 Januari 2021 | 20:56

Selengkapnya