Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Terlalu Banyak Blunder, Organ Inti Penggerak Jokowi Minta Dilakukan Evaluasi Menteri Dan Stafsus

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 20:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah organisasi-organisasi penggerak Presiden Joko Widodo atas nama Forum Strategis Arah Bangsa (Fostrab) meminta segera diambil langkah strategis dalam menghadapi situasi nasional.

Salah satunya yakni meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan mengganti menteri, stafsus, dan perangkat lain yang kinerjanya sudah tidak lagi sesuai dengan visi dan misi presiden.

Alasannya, terdapat sejumlah menteri dan stafsus yang kerap membuat kegaduhan.

"Tak henti-hentinya para pembantu presiden di tengah pandemi membuat tindakan 'blunder' yang dinilai masyarakat seakan mempertontonkan sebuah kegilaan," ujar Koordinator Fostrab Jamaluddin Malik di Jakarta, Selasa (17/11).

Selain itu, Jamal yang merupakan tim inti pemenangan Jokowi-Maruf saat Pemilu 2014 dan 2019 lalu, mengatakan bahwa selama masa pandemi para pembantu bekerja lambat dan lemah dalam mengkonsolidasikan satuan kerjanya masing-masing.

"Padahal presiden telah memerintahkan menterinya untuk bekerja extraordinary sehingga masyarakat di tengah pandemi memiliki rasa aman, nyaman dan ketenangan," kata dia.

Bahkan, soal omnibus law Undang Undang Cipta Kerja yang digagas pemerintah demi tujuan menggerakan roda perekonomian Bangsa Indonesia berujung gaduh.

Menurutnya, kegaduhan itu karena minimnya sosialisasi dan komunikasi dari para pembantu presiden. Sehingga, kebijakan tersebut ditunggangi kabar palsu alias hoax. Bahkan, pembantu presiden melakukan kesalahan fatal karena tidak cermat dengan adanya kesalahan tulis dalam draf Cipta Kerja yang diteken presiden.

Belum lagi adanya blunder staf khusus Presiden Jokowi yang menerbitkan 'Surat Perintah' kepada elemen mahasiswa untuk membendung aksi unjuk rasa.

"Selain itu peran tim jubir kepresidenan 'salah kaprah' dalam mengkomunikasikan banyak hal, termasuk kebijakan omnibus law," ketusnya.

Padahal, menurut Jamal, UU Cipta Kerja bertujuan baik karena pada prinsip dasarnya tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa survive tanpa investasi.

"Tanpa kita sadari, dalam ekonomi global kita bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapati investasi guna menggerakan ekonomi nasionalnya masing-masing," tuturnya.

Masih kata Jamal, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang sekeliling presiden tersebut akan berimbas pada presiden sendiri. Presiden yang akan menjadi sasaran akibat kesalahan yang dibuat oleh orang-orang di sekelilingnya.

"Disadari atau tidak, 'blunder' yang terjadi diatas menambah point 'downgrade' kepada Presiden Jokowi, sehingga banyak wacana yang muncul di masyarakat bahwa 'negara dikelola dengan tidak profesional'," ujarnya

"Lalu akan muncul pertanyaan, sampai kapan hal ini terus terjadi? Atau memang ada operasi 'dirty work' yang terjadi di dalam 'lingkaran presiden' yang bertujuan untuk mendelegitimasi Presiden Jokowi," katanya.

Selain meminta Presiden megevaluasi menteri dan stafsus, Fostrab juga menyatakan sejumlah sikap, diantaranya:

1. Meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah strategis dan taktis serta ketegasan obyektif dalam menghadapi situasi nasional dan internasional.

2. Meminta kepada Presiden Jokowi untuk lebih cermat dan selektif dalam menerima informasi dan masukan dari para pembantu presiden.

3. Meminta kepada Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi untuk menertibkan TNI/Polri termasuk aparatur negara yang melakukan manuver-manuver sehingga dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan komunikasi intensif dengan tokoh agama, ormas keagamaan, dan masyarakat adat demi menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara.

5. Meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak tunduk atas tekanan negara manapun, bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat dan menganut politik bebas aktif yang telah diatur dalam konstitusi Republik Indonesia.

7. Mengajak seluruh organ penggerak dan para relawan Jokowi untuk mengkonsolidasi dan merapatkan barisan demi mengawal visi dan misi presiden sampai akhir periode 2024.

8. Mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai provokasi dari entitas kelompok tertentu yang akan membuat kegaduhan sehingga berimbas pada perpecahan suku, agama dan ras (Sara).

Populer

Semprot Ferdinand, Andi Sinulingga: Sungguh Biadab Umpamakan Anies-RK Seperti PSK, Kenapa Polisi Diam?

Jumat, 11 Juni 2021 | 22:38

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

Habib Rizieq Khawatir 7,5 Juta Peserta Aksi 212 Datang Ke Pengadilan Menyambut Tantangan Jaksa

Kamis, 17 Juni 2021 | 11:18

Din Syamsuddin: Keputusan Pemerintah Batalkan Haji Tahun Ini Perlu Ditinjau Ulang

Jumat, 11 Juni 2021 | 16:25

Beathor Suryadi: Bambang Pacul Telah Melakukan Kudeta Terhadap Megawati

Jumat, 11 Juni 2021 | 14:55

Fahri Hamzah: BG Gagal Jadi Kapolri Karena Ulah KPK Era Abraham Samad

Sabtu, 12 Juni 2021 | 09:59

Tidak Hadir Saat Megawati Dapat Profesor, Bermakna Jokowi Lebih Utamakan Ganjar Pranowo

Sabtu, 12 Juni 2021 | 02:22

UPDATE

Wakili Menaker, Sekjen Kemnaker Bahas Solusi Ketenagakerjaan Dalam Forum G20-LEMM Di Italia

Selasa, 22 Juni 2021 | 00:25

Bulan Agustus, Dinkes DKI Prediksi Kasus Aktif Covid-19 Tembus 218.000 Orang

Selasa, 22 Juni 2021 | 00:02

Benefit Oriented Life

Senin, 21 Juni 2021 | 23:36

Saat Pemerintah Fokus Tangani Pandemi, Ada Pemuja Kekuasaan Kampanyekan Presiden Tiga Periode

Senin, 21 Juni 2021 | 23:14

Dokter Jantung Asal AS Wanti-wanti Dampak Varian Delta Bagi RI, Netizen Minta Jokowi Dengar Masukan Pakar

Senin, 21 Juni 2021 | 22:59

Ihsan Yunus Bantah Bicara Pengadaan Bansos Saat Bertemu Juliari

Senin, 21 Juni 2021 | 22:45

Tudingan Novel Baswedan Ada Dua Pimpinan KPK Tak Betah Bisa Terbantahkan Dengan Foto Ini

Senin, 21 Juni 2021 | 22:39

Pemerintah Gandeng PT CNI Vaksinasi 1400 Warga Di Kolaka

Senin, 21 Juni 2021 | 22:29

Eks Ajudan Ungkap Adanya Pertemuan Juliari Batubara Dengan Herman Herry Di Kantor Kemensos

Senin, 21 Juni 2021 | 22:25

PB PMII: Hasil TWK Harus Diterima Dan Tidak Perlu Pojokkan Pimpinan KPK

Senin, 21 Juni 2021 | 22:04

Selengkapnya