Berita

Habib Rizieq Shihab dianggap mengalami ketidakadilan hukum terkait pengumpulan massa dibanding pihak-pihak yang pro pemerintah/Net

Politik

Gibran Hingga Banser Banyumas Tak Ditindak, Hukum Hanya Tegak Untuk Habib Rizieq Dan FPI Saja?

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 15:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Front Pembela Islam (FPI) merasa aparat penegak hukum telah bertindak tidak adil saat menindak pelanggar protokol Covid-19.

Kuasa hukum FPI, Azis Yanuar mengatakan, tuduhan pelanggaran Pasal 93 Juncto Pasal 9 Ayat 1 UU 6/2018 Juncto Pasal 216 KUHP yang diarahkan kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) dan FPI dinilai sangat prematur.

Karena, pada Pasal 93 UU 6/2018 terdapat frasa menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang merujuk pada lampiran Kepmenkes 413/2020 Juncto Kepppres 11/2020.

"Nah apa dasar hukum menetapkan kejadian malam Ahad kemarin masuk KKM? Bukti hukumnya mana? Harusnya kan ada terlebih dahulu dasar jelas timbul KKM itu, baru kemudian dilanjutkan dengan tindakan pemanggilan untuk klarifikasi dan semacamnya. Ini bukti hukum KKM tidak ada, main panggil klarifikasi, dasarnya apa?" tegas Azis Yanuar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/11).

Azis pun membeberkan beberapa pelanggaran protokol Covid-19 yang dilakukan pihak-pihak yang dianggap pro pemerintah, namun tidak ditindak secara tegas seperti yang dialami FPI dan Habib Rizieq Shihab.

Seperti saat rapat koordinasi tingkat Menteri di Bali pada Juni 2020 yang dinilai telah melakukan kerumunan tanpa menggunakan masker dan tidak jaga jarak.

"Tidak ada sanksi dan denda serta tidak ada pencopotan terhadap aparat keamanan setempat (Bali)," kata Azis.

Kemudian, acara Elite Race Marathon di Magelang beberapa waktu lalu di mana para penonton berkumpul tanpa jaga jarak. Pun tidak ada pencopotan aparat keamanan setempat.

"Gibran daftar Balon Walkot Solo pada September kemarin kumpulkan banyak massa, tidak ada sanksi dan denda serta tidak ada pencopotan aparat keamanan di Solo. Malah Gibran beralasan pendukung sangat banyak dan tidak bisa diketati," papar Azis.

Lanjut Azis, pelanggaran protokol Covid-19 juga dilakukan oleh kader PDIP, Eri Cahyadi-Armudji, saat mendaftar ke KPU Surabaya pada September 2020 yang dilakukan dengan konvoi, berkumpul banyak orang, dan tidak menggunakan masker serta jaga jarak.

"Tapi aman, tidak ada masalah," sindir Azis.

"Banser Banyumas parade atau longmarch 15 November lalu, aman tidak ada masalah. Gus Nur dan beberapa tahanan di Mabes Polri diduga terjangkit Covid-19 nyata loh, tapi tidak ada pencopotan Kabareskrim dan Kapolri," ungkap Azis.

Dari berbagai contoh yang dibeberkan tersebut, Azis menilai adanya ketidakadilan yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Kenapa semua itu di atas contoh sedikit tidak dipermasalahkan? Tidak heboh sampai aparat keamanan dicopot?" tanya Azis.

Padahal, pada Pasal 7 UU 6/2017 menyebutkan setiap orang memiliki hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

"Artinya, HRS dan FPI, dan lain-lain memiliki hak sama dengan pihak lain, kedudukan sama di hadapan hukum. Apakah hukum hanya tegak dan berlaku untuk Habib Rizieq Shihab dan FPI serta yang pro terhadap mereka (FPI dan HRS) saja?" sebut Azis keheranan.

"Ini zalim, berlebihan, dan ketidakadilan nyata," pungkasnya.

Populer

Habib Rizieq Dituntut 6 Tahun Penjara, Pengacara: 1000 Persen Yakin Hakim Punya Hati Nurani

Kamis, 03 Juni 2021 | 14:12

Semprot Ferdinand, Andi Sinulingga: Sungguh Biadab Umpamakan Anies-RK Seperti PSK, Kenapa Polisi Diam?

Jumat, 11 Juni 2021 | 22:38

Rakyat Miskin Apes Kena PPN Sembako 12 Persen, Giliran Orang Kaya Malah Dapat PPnBM Mobil 0 Persen

Rabu, 09 Juni 2021 | 18:32

Mahkamah Partai Berkarya Pecat Muchdi Pr Dari Jabatan Ketua Umum

Senin, 07 Juni 2021 | 19:06

Rizal Ramli: Mas Yasonna Yang Bener Lah, Masak Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Peradaban?

Kamis, 10 Juni 2021 | 09:44

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

KPK Semakin Kuat Usai Pelantikan Pegawai, Ketum LPPI: Terbukti Langsung Tahan Tersangka Anja Runtuwene

Jumat, 04 Juni 2021 | 18:38

UPDATE

Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:42

Pasca Kebakaran Kilang, Pertamina Jamin Stok Gas Dan Minyak Di Jatim Dan DIY Aman

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:39

Tak Cuma Sembako Dan Sekolah, Ini Deretan Jasa Pelayanan Kesehatan Bakal Kena PPN

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:06

Chappy Hakim: Negara Yang Tak Berdaulat Di Udara Jadi Negara Terbuka Bagi Penyerang

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:04

Mentan Perkuat Strategi Kolaborasi Untuk Pacu Produktivitas Pertanian

Sabtu, 12 Juni 2021 | 19:42

Cuma Buat Video Ucapan Selamat Ke Megawati, Jokowi Kentara Dukung Ganjar

Sabtu, 12 Juni 2021 | 19:05

Banom PKB se-DKI Jakarta Solid Dorong Muhaimin Maju Pilpres 2024

Sabtu, 12 Juni 2021 | 19:01

Jelang KTT NATO, Menhan Turki, Inggris Dan Italia Bertemu Di Kapal HMS Queen Elizabeth

Sabtu, 12 Juni 2021 | 18:57

Tertahannya HRS Di Mekkah Indikasikan Ada Kekuatan Besar Yang Kacaukan Kesepakatan Dengan Wiranto-BG Dan Tito

Sabtu, 12 Juni 2021 | 18:40

Resmi: Haji Tahun Ini Hanya Untuk Umat Muslim Yang Berada Di Arab Saudi Dan Jumlahnya Tidak Lebih Dari 60.000 Jemaah

Sabtu, 12 Juni 2021 | 18:35

Selengkapnya