Berita

Gerakan Rakyat Anti Mafia (Geram) gelar aksi demontrasi di depan gedung Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara/Net

Nusantara

Aksi Geram Desak Kanwil DJP Jakarta Utara Bersihkan Praktik Pemerasan Oknum Pajak

SENIN, 16 NOVEMBER 2020 | 16:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gerakan Rakyat Anti Mafia (Geram) gelar aksi demontrasi di depan gedung Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Gedung Altira Business, terkait dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum pajak di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara, Senin (16/11).

Koordinator lapangan Geram, Sujianto mengatakan, pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang berfungsi untuk pembangunan jangka pendek dan panjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Akan tetapi sangat ironis kalau wajib pajak dimainkan oleh oknum perpajakan," tegas Sujianto dalam keterangannya.


Sujianto mengatakan, mereka turun jalan karena menduga berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat bahwa praktik dugaan oknum pajak melakukan pemerasan berawal dari bukti permulaan di DJP terhadap wajib pajak S dan N.

Kata Sujianto, perbuatan oknum tersebut tercatat pada bukti dugaan pemerasan terhadap PT Sari Indah di Kanwil DJP Jakarta Utara di mana juga ditemukan 88 nama WP lainnya yang diduga menjadi korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kata dia, terjadilah indikasi pemerasan terhadap mereka dengan jumlah kisaran miliaran rupiah yang dipindah tangankan.

Untuk memperlancar dan melaksanakan kegiatan tersebut patut diduga menggunakan makelar kasus, yakni WNI keturunan India yang bernama TP dan JP yang beralamat di Sunter.

Dua orang yang berstatus ayah dan anak, menjadi penghubung semua warga keturunan India melalui oknum pajak. Sedangkan untuk warga keturunan Tionghoa, patut diduga menggunakan jasa H.

"Kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Mafia meminta kepada pihak Kanwil DJP Jakarta Utara untuk segera membersihkan para oknum-oknum pajak yang meresahkan masyarakat, demi menjaga citra institusi pajak," tegas Sujianto.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan untuk meninjaklanjuti dugaan tersebut, serta tangkap dan adili oknum pajak yang bermain mata," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya