Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher/Net
Pemerintah telah meminta otorisasi darurat untuk memulai kampanye vaksinasi massal pada akhir 2020. Jika BPOM menyetujui, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang meluncurkan vaksin Covid-19.
Dalam wawancara dengan media asing, Presiden Joko Widodo mengatakan sudah ada rencana lanjutan untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh negeri.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan proses edukasi publik dengan baik dan jelas agar masyarakat tidak mengalami euforia dan salah paham.
"Vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19. Jangan sampai kampanye vaksinasi massal membuat penerapan protokol kesehatan jadi ambyar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11).
Menurut Netty, protokol kesehatan tetap harus diperketat dan upaya 3T, yakni
testing, tracing dan
treatment harus terus ditingkatkan.
"Kita tidak ingin karena euforia vaksin, maka kebiasaan 3M yang membuat masyarakat hidup lebih sehat, lebih disiplin, lebih patuh dan lebih bersih ditinggalkan. Adalah tugas pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan edukasi publik," urainya.
Bukan cuma euforia yang perlu diantisipasi, namun menurut Netty juga kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat tentang vaksinasi.
"Jangan sampai masyarakat menolak, bahkan secara sinisme meminta agar para pejabat dan anggota DPR dulu yang diujicoba karena informasi tentang keamanan, efek samping, uji klinis dan kehalalan vaksin tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat," katanya.
Selain itu, Netty kembali mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan transparan dalam menggunakan anggaran penanganan Covid-19.
"Anggaran yang digunakan untuk pengadaan vaksin ini adalah anggaran sekaligus amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel. Pemerintah harus menjelaskan jenis vaksin apa yang dibeli, berapa harganya dan berapa yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan vaksin," katanya.
Pemerintah perlu menjelaskan kelompok mana yang digratiskan dan kelompok mana yang harus membayar untuk vaksinasi. Oleh karena itu, kata politisi PKS ini, anggaran vaksin harus transparan dan dilaporkan secara reguler kepada publik.
"Pengadaan vaksin Covid-19 bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat dari bahaya pandemi. Jadi perlu dipastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan dengan menjadikannya sebagai proyek untuk kepentingan kelompok tertentu," tutupnya.
