Berita

Pengurus Pusat MUI, Anton Tabah Digdoyo/Net

Politik

Tanggapi Kasus Serka BDS, Anton Tabah: Apa Salah Prajurit Itu Sampai-sampai Diborgol?

KAMIS, 12 NOVEMBER 2020 | 21:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kasus yang menjerat prajurit TNI berinisial Serka BDS yang diborgol dan ditahan buntut ucapan ahlan wa sahlan kepada Habib Rizieq Shihab membuat pengurus MUI Pusat, Anton Tabah Digdoyo geleng-geleng.

Sebagai mantan Jenderal Polisi, Anton Tabah mengaku heran dengan perlakuan yang dialami Serka BDS.

"Jangankan publik, saya yang mantan penyidik saja heran. Apa salah prajurit TNI itu sehingga diborgol seperti penjahat? Penjahat saja boleh tidak diborgol atau tak harus diborgol jika tak berbahaya, apalagi bukan penjahat," kata Anton Tabah saat dihubungi redaksi, Kamis (12/11).

Bila melihat kasusnya, Anton Tabah menilai apa yang dilakukan Serka BDS bukan sebagai bentuk kejahatan. Pun demikian bila melihat sumpah prajurit sapta marga.

"Dalam sapta marga, sumpah prajurit, KUHDM (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer) dan lain-lain tidak ditemukan pelanggaran apa pun pada yang bersangkutan. Bahkan doktrin TNI Polri selalu utamakan pembentukan prajurit yang beriman dan bertakwa," sambungnya.

Ia menjelaskan, ucapan selamat datang pada seorang tokoh bangsa wajar dilakukan oleh seorang warga negara. Apa yang dilakukan Serka BDS pun dinilainya bukan bentuk pelanggaran, apalagi kejahatan.

"Ini termasuk kebebasan berucap, berpendapat yang dijamin UUD 45 Pasal 28. Habib juga bukan penjahat, kenapa dimasalahkan? Yang dilarang itu jika ucapkan, kata-katanya melanggar hukum atau UU," jelasnya.

Salah satu yang ia contohkan adalah ucapan soal pro terhadap PKI. Hal tersebut dinilainya jelas melanggar hukum karena keberadaan PKI sudah dilarang dan termuat dalam undang-undang.

Kendati demikian, perlakuan yang dialami Serka BDS juga tidak bisa dibenarkan bila memang melanggar aturan internal TNI.

"Kalau pun mungkin yang bersangkutan menyalahi peraturan internal, tidak bijak jika sampai diborgol, dipublikasikan segala. Komandan itu asih, asah, asuh dan harus utamakan welas asih membimbing, bukan membenci. Dalam hukum ada doktrin preventif, preemtif," tandasnya.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Gatot Nurmantyo: Ada Apa dengan Covid-19? Yang Kaya Kaya Banget, Yang Miskin Miskin Banget

Jumat, 17 September 2021 | 22:17

UPDATE

Keberatan Aplikasi PeduliLindungi Diterapkan di Pasar Tradisional, IKAPPI: Vaksinasi Masih Rendah untuk Pedagang

Senin, 27 September 2021 | 04:11

Epidemiolog: Indonesia Masuki Fase Maintenance Covid-19 Sekaligus Fase Paling Berat Godaannya

Senin, 27 September 2021 | 03:00

BPJS Watch Temukan Risma Hapus Data 9 Juta Orang Miskin Dari Program JKN

Senin, 27 September 2021 | 02:42

Antisipasi Kembalinya Komunis, Prof. Bagir Manan Minta Masyarakat Perkuat Amalkan Pancasila

Senin, 27 September 2021 | 02:20

Jadi Strategi Penopang Perekonomian Nasional, Airlangga: Pemerintah Dukung Permodalan bagi UMKM

Senin, 27 September 2021 | 01:51

IDAI: Kasus Kematian Covid-19 Usia Anak di Indonesia Lebih Tinggi dari AS dan Negara-negara Eropa

Senin, 27 September 2021 | 01:34

Tutup Eksibisi Esports PON XX, Bamsoet: Olahraga Ini Bisa Berkontribusi Besar Pada Ekonomi Nasional

Senin, 27 September 2021 | 01:13

Formappi Generalisir Jabatan Pimpinan DPR untuk Korupsi, SDI Tempuh Jalur Hukum Jika Lucius Karus Tak Minta Maaf

Senin, 27 September 2021 | 00:38

Gatot Nurmantyo: Oligarki, Janji Palsu, Hingga Politik Pecah Belah Adalah Ciri Komunis Gaya Baru

Senin, 27 September 2021 | 00:15

Optimalkan Potensi Wisata Halal, Sandiaga Kaji Wacana Kedirjenan Khusus di Kemenparekraf

Minggu, 26 September 2021 | 23:57

Selengkapnya