Berita

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri/RMOLNetwork

Politik

Sebut Jakarta Amburadul, Pengamat: Megawati Ingin DKI Direbut PDIP

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 | 19:02 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada unsur politik yang terkandung dalam pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang menyebut Jakarta amburadul.

Menurut Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an, pernyataan Mega tersebut berkaitan dengan posisi Gubernur DKI Jakarta saat ini yang bukan berasal dari PDIP.

"Secara politik, pernyataan Ibu Mega itu secara tersirat bisa dimaknai bahwa kalau mau daerahnya bagus, maka perlu dipimpin kepala daerah dari PDIP," kata Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/11).


Hal itu merujuk pada statement Mega yang menyinggung beberapa daerah yang dipimpin kepala daerah dari PDIP mendapat penghargaan sebagai kota mahasiswa atau City Of Intellectual.

Seperti di antaranya Surabaya yang dipimpin Tri Rismaharini, Semarang yang dipimpin Walikota Hendrar Prihadi, dan Kota Solo yang dipimpin FX Hadi Rudyatmo. Ketiganya merupakan kepala daerah dari PDIP.

Bagi Ali Rif'an, muatan politik Mega bukan semata-mata untuk Pilkada 2020, melainkan Pilkada 2022 yang menjadi tahun terakhir kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di periode pertama.

"Jika dilihat dari kacamata politik, ada keinginan di Pilkada DKI 2022 kader PDIP diharapkan dapat memimpin DKI. Sebagai ibukota sekaligus miniatur Indonesia, DKI Jakarta sangat strategis dan PDIP merasa perlu merebut kembali DKI Jakarta," tegasnya.

Namun terlepas dari sisi politik, kata Ali Rif'an, kritikan Megawati itu bisa menjadi pemacu daerah lain agar bisa lebih baik membangun daerahnya masing-masing.

"Pernyaan itu bisa dijadikan cambuk bagi kepala-kepala daerah lain untuk lebih kerja keras lagi membangun daerahnya. Posisi Bu Mega sebagai mantan presiden, maka pernyataan itu bisa dimaknai sebagai bentuk masukan untuk para kepala daerah," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya