Berita

Ribuan massa yang menjemput kepulangan Habib Rizieq Shihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta/RMOL

Politik

Massa Habib Rizieq Banyak Dan Kongkrit, Pengamat: Pemerintah Rangkul Jangan 'Mukul'

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 | 13:56 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Banyaknya pendukung, pengikut dan pengagum Habib Rizieq Shihab yang datang menjemput kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) mengkonfirmasi massa Rizieq Shihab banyak dan kongkrit. Untuk itu, pemerintah disarankan agar merangkul bukan 'memukul'.

"Melihat animo pendukung yang menjemput di Bandara yang begitu banyak, saya pikir ini adalah satu kekuatan politik," kata Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/11).

Dengan relaitas itu, sambung Adib, negara harus hadir dalam artian mengakomodir kepentingan-kepentingan Habib Rizieq Shihab yang selaras dengan pemerintah atau dengan kata lain menjadikan HRS sebagai mitra bukan sebaliknya yang terkesan memukul melalui narasi-narasi yang bertentangan.


"Bukan hanya lip service (basa basi) cuma sekedar mengungkapkan di media massa, melainkan ada benar-benar dirangkul untuk kepentingan bangsa dan negara, jangan seolah negara memukul," tandas Adib.

Dengan merangkul HRS, negara mampu memaksimalkan pendukung HRS yang militansinya tidak perlu diragukan. Dengan begitu, kegaduhan akibat dari perbedaan pendapat yang saat ini kerap muncul bisa tereliminasi.

"Dengan merangkul HRS dan pendukungnya saya kira akan membuat teduh proses politik di tahun 2024 yang akan datang, karena bagaimanapun ini (HRS dan pendukungnya) tidak bisa dipandang sebelah mata," imbuh Adib. '

Adib mengatakan bahwa kekuatan politik 212 dan sejenisnya hingga saat ini masih terpelihara dengan baik, jika pemerintah bisa menyamakan persepsi justru akan menguntungkan rezim Jokowi.

Adib melihat bahwa sebenarnya pemerintah atau Jokowi mampu untuk menjalin komunikasi dengan HRS dan pengikutnya, namun yang menjadi ganjalan ialah adanya komunikasi yang terputus oleh aktor-aktor penting yang bisa memainkan peranan melakukan rekonsiliasi.
 
"Saya pikir kalau aktor utama itu (Presiden, Menkopolhukam dan HRS) bisa duduk bareng saya kira bisa clear," ujarnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya