Berita

Ribuan massa yang menjemput kepulangan Habib Rizieq Shihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta/RMOL

Politik

Massa Habib Rizieq Banyak Dan Kongkrit, Pengamat: Pemerintah Rangkul Jangan 'Mukul'

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 | 13:56 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Banyaknya pendukung, pengikut dan pengagum Habib Rizieq Shihab yang datang menjemput kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) mengkonfirmasi massa Rizieq Shihab banyak dan kongkrit. Untuk itu, pemerintah disarankan agar merangkul bukan 'memukul'.

"Melihat animo pendukung yang menjemput di Bandara yang begitu banyak, saya pikir ini adalah satu kekuatan politik," kata Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/11).

Dengan relaitas itu, sambung Adib, negara harus hadir dalam artian mengakomodir kepentingan-kepentingan Habib Rizieq Shihab yang selaras dengan pemerintah atau dengan kata lain menjadikan HRS sebagai mitra bukan sebaliknya yang terkesan memukul melalui narasi-narasi yang bertentangan.


"Bukan hanya lip service (basa basi) cuma sekedar mengungkapkan di media massa, melainkan ada benar-benar dirangkul untuk kepentingan bangsa dan negara, jangan seolah negara memukul," tandas Adib.

Dengan merangkul HRS, negara mampu memaksimalkan pendukung HRS yang militansinya tidak perlu diragukan. Dengan begitu, kegaduhan akibat dari perbedaan pendapat yang saat ini kerap muncul bisa tereliminasi.

"Dengan merangkul HRS dan pendukungnya saya kira akan membuat teduh proses politik di tahun 2024 yang akan datang, karena bagaimanapun ini (HRS dan pendukungnya) tidak bisa dipandang sebelah mata," imbuh Adib. '

Adib mengatakan bahwa kekuatan politik 212 dan sejenisnya hingga saat ini masih terpelihara dengan baik, jika pemerintah bisa menyamakan persepsi justru akan menguntungkan rezim Jokowi.

Adib melihat bahwa sebenarnya pemerintah atau Jokowi mampu untuk menjalin komunikasi dengan HRS dan pengikutnya, namun yang menjadi ganjalan ialah adanya komunikasi yang terputus oleh aktor-aktor penting yang bisa memainkan peranan melakukan rekonsiliasi.
 
"Saya pikir kalau aktor utama itu (Presiden, Menkopolhukam dan HRS) bisa duduk bareng saya kira bisa clear," ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya