Berita

Ribuan massa yang menjemput kepulangan Habib Rizieq Shihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta/RMOL

Politik

Massa Habib Rizieq Banyak Dan Kongkrit, Pengamat: Pemerintah Rangkul Jangan 'Mukul'

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 | 13:56 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Banyaknya pendukung, pengikut dan pengagum Habib Rizieq Shihab yang datang menjemput kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) mengkonfirmasi massa Rizieq Shihab banyak dan kongkrit. Untuk itu, pemerintah disarankan agar merangkul bukan 'memukul'.

"Melihat animo pendukung yang menjemput di Bandara yang begitu banyak, saya pikir ini adalah satu kekuatan politik," kata Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/11).

Dengan relaitas itu, sambung Adib, negara harus hadir dalam artian mengakomodir kepentingan-kepentingan Habib Rizieq Shihab yang selaras dengan pemerintah atau dengan kata lain menjadikan HRS sebagai mitra bukan sebaliknya yang terkesan memukul melalui narasi-narasi yang bertentangan.


"Bukan hanya lip service (basa basi) cuma sekedar mengungkapkan di media massa, melainkan ada benar-benar dirangkul untuk kepentingan bangsa dan negara, jangan seolah negara memukul," tandas Adib.

Dengan merangkul HRS, negara mampu memaksimalkan pendukung HRS yang militansinya tidak perlu diragukan. Dengan begitu, kegaduhan akibat dari perbedaan pendapat yang saat ini kerap muncul bisa tereliminasi.

"Dengan merangkul HRS dan pendukungnya saya kira akan membuat teduh proses politik di tahun 2024 yang akan datang, karena bagaimanapun ini (HRS dan pendukungnya) tidak bisa dipandang sebelah mata," imbuh Adib. '

Adib mengatakan bahwa kekuatan politik 212 dan sejenisnya hingga saat ini masih terpelihara dengan baik, jika pemerintah bisa menyamakan persepsi justru akan menguntungkan rezim Jokowi.

Adib melihat bahwa sebenarnya pemerintah atau Jokowi mampu untuk menjalin komunikasi dengan HRS dan pengikutnya, namun yang menjadi ganjalan ialah adanya komunikasi yang terputus oleh aktor-aktor penting yang bisa memainkan peranan melakukan rekonsiliasi.
 
"Saya pikir kalau aktor utama itu (Presiden, Menkopolhukam dan HRS) bisa duduk bareng saya kira bisa clear," ujarnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya