Berita

Ribuan massa yang menjemput kepulangan Habib Rizieq Shihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta/RMOL

Politik

Massa Habib Rizieq Banyak Dan Kongkrit, Pengamat: Pemerintah Rangkul Jangan 'Mukul'

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 | 13:56 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Banyaknya pendukung, pengikut dan pengagum Habib Rizieq Shihab yang datang menjemput kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) mengkonfirmasi massa Rizieq Shihab banyak dan kongkrit. Untuk itu, pemerintah disarankan agar merangkul bukan 'memukul'.

"Melihat animo pendukung yang menjemput di Bandara yang begitu banyak, saya pikir ini adalah satu kekuatan politik," kata Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/11).

Dengan relaitas itu, sambung Adib, negara harus hadir dalam artian mengakomodir kepentingan-kepentingan Habib Rizieq Shihab yang selaras dengan pemerintah atau dengan kata lain menjadikan HRS sebagai mitra bukan sebaliknya yang terkesan memukul melalui narasi-narasi yang bertentangan.

"Bukan hanya lip service (basa basi) cuma sekedar mengungkapkan di media massa, melainkan ada benar-benar dirangkul untuk kepentingan bangsa dan negara, jangan seolah negara memukul," tandas Adib.

Dengan merangkul HRS, negara mampu memaksimalkan pendukung HRS yang militansinya tidak perlu diragukan. Dengan begitu, kegaduhan akibat dari perbedaan pendapat yang saat ini kerap muncul bisa tereliminasi.

"Dengan merangkul HRS dan pendukungnya saya kira akan membuat teduh proses politik di tahun 2024 yang akan datang, karena bagaimanapun ini (HRS dan pendukungnya) tidak bisa dipandang sebelah mata," imbuh Adib. '

Adib mengatakan bahwa kekuatan politik 212 dan sejenisnya hingga saat ini masih terpelihara dengan baik, jika pemerintah bisa menyamakan persepsi justru akan menguntungkan rezim Jokowi.

Adib melihat bahwa sebenarnya pemerintah atau Jokowi mampu untuk menjalin komunikasi dengan HRS dan pengikutnya, namun yang menjadi ganjalan ialah adanya komunikasi yang terputus oleh aktor-aktor penting yang bisa memainkan peranan melakukan rekonsiliasi.
 
"Saya pikir kalau aktor utama itu (Presiden, Menkopolhukam dan HRS) bisa duduk bareng saya kira bisa clear," ujarnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya