Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto/Net
Upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian nasional sudah berada dijalur yang benar.
Begitulah yang diungkapkan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, dalam siaran di kanal Youtube BNPB, Selasa (10/11).
"Apa yang dilakukan Pemerintah, seluruhnya sudah berada pada jalur yang benar, atau
on the right track. Kita melihat baik penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dilakukan dengan gas dan rem yang seimbang," ujar Airlangga.
Pemerintah, lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, memastikan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi berjalan dengan tepat.
Hingga kini, Airlangga menyebut kedua aspek kebijakan itu telah berhasil direalisasikan dengan seimbang. Salah satu tolak ukurnya adalah perolehan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga yang mengalami perbaikan menjadi 3,49 persen dari kuartal kedua yang sebesar 5,32 persen.
Secara kuartal ke kuartal, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 5,05 persen. Sehingga, Airlangga menyebut kontraksi ekonomi paling dalam telah dilewati dan terjadi pada kuartal kedua yang lalu.
"Pengungkitnya adalah pertanian, selalu positif, tetapi pengungkit terbesar karena kontribusi terhadap PDB nya 19,86% sektor industri," ujar Airlangga.
Selain itu, indikasi perbaikan juga terlihat pada sejumlah indikator ekonomi seperti Purchasing Managers Index (PMI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), indeks penjualan ritel, dan surplus neraca perdagangan.
Sementara dari segi lapangan usaha, sektor yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat di tengah pandemi mampu menunjukan pertumbuhan positif. Sektor tersebut antara lain sektor jasa kesehatan, informasi dan komunikasi, pengadaan air, pertanian, tanaman pangan, serta kimia dan farmasi.
"Berbagai indikator sudah menunjukkan bahwa Indonesia sudah dalam taraf
recovery, dan ini mendukung
underline dari pada sektor bahwa pemulihan ini sudah berada pada
track pemulihan yang benar," ungkap Airlangga.
"Tentu yang kami dorong utamanya terkait perlindungan sosial, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan sektoral/kelembagaan,†imbuhnya.
