Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Dradjad Wibowo: Kok Hanya Luhut Dan Bahlil Yang Ditegur?

RABU, 04 NOVEMBER 2020 | 10:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Teguran Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahaladia menyisakan tanda tanya bagi ekonom senior dari Indef, Dradjad H. Wibowo.

Menurutnya, teguran atas investasi yang meleset dari target, seharusnya juga dialamatkan kepada menteri yang mengurusi masalah keuangan.

“Kok hanya LBP dan Bahlil yang ditegur? Saya rasa semua menteri di bidang ekonomi, keuangan dan investasi pantas ditegur. Malah seharusnya ditegur keras, jika perlu ada yang dicopot,” ucap Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/11).


Dradjad menilai para menteri kerap menebar janji kepada Presiden Jokowi tentang kondisi ekonomi Indonesia yang aman, namun realisasinya kurang tepat.

“Saya tidak tahu pasti apa yang mereka laporkan atau janjikan ke Presiden. Yang jelas kinerja ekonomi kita jauh lebih jelek dibanding apa yang mereka nyatakan, entah di DPR atau dalam kesempatan lain,” katanya.

Terlepas dari itu, Dradjad menilai Indonesia tidak mungkin bisa menggenjot investasi jika kondisi pandemi Covid-19 masih memburuk. Atas alasan itu juga, Dradjad sedari awal menyerukan agar pemerintah menyelesaikan masalah sebaran Covid-19 lebih dulu.

“Sejak Maret 2020 saya sering suarakan, kendalikan pandeminya dulu, ekonomi akan ikut,” imbuhnya.

Menurutnya, investor dalam bisnis memang berani mengambil risiko. Tapi untuk masalah kesehatan dan nyawa, cenderung sangat hati-hati.

“Contohnya, banyak pengusaha kita membayar mahal untuk terapi stemcell di Jerman, pengawal pribadi yang terlatih militer atau mobil anti peluru,” katanya.

Oleh karena itu, kata Dradjad, jika kasus Covid-19 Indonesia naik terus dengan tingkat kematian tinggi, maka para investor tidak berani menurunkan investasinya ke Indoneaia.

“Mana berani mereka beraktivitas bisnis normal? Itu dari sisi psikologi ekonomi dan bisnis,” katanya.

Selain itu, dari sisi risiko, Dradjad mengatakan kegagalan pemerintah menekan pandemi, maka berbagai risiko seperti risiko kesehatan, pasar, keamanan supply, harga dan keuangan menjadi terlalu besar. Investor jelas lebih memilih menunggu sampai pandemi terkendali.

“Jadi jangan bermimpi menggenjot investasi di tengah tingginya pandemi,” tandasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya