Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Dradjad Wibowo: Kok Hanya Luhut Dan Bahlil Yang Ditegur?

RABU, 04 NOVEMBER 2020 | 10:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Teguran Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahaladia menyisakan tanda tanya bagi ekonom senior dari Indef, Dradjad H. Wibowo.

Menurutnya, teguran atas investasi yang meleset dari target, seharusnya juga dialamatkan kepada menteri yang mengurusi masalah keuangan.

“Kok hanya LBP dan Bahlil yang ditegur? Saya rasa semua menteri di bidang ekonomi, keuangan dan investasi pantas ditegur. Malah seharusnya ditegur keras, jika perlu ada yang dicopot,” ucap Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/11).


Dradjad menilai para menteri kerap menebar janji kepada Presiden Jokowi tentang kondisi ekonomi Indonesia yang aman, namun realisasinya kurang tepat.

“Saya tidak tahu pasti apa yang mereka laporkan atau janjikan ke Presiden. Yang jelas kinerja ekonomi kita jauh lebih jelek dibanding apa yang mereka nyatakan, entah di DPR atau dalam kesempatan lain,” katanya.

Terlepas dari itu, Dradjad menilai Indonesia tidak mungkin bisa menggenjot investasi jika kondisi pandemi Covid-19 masih memburuk. Atas alasan itu juga, Dradjad sedari awal menyerukan agar pemerintah menyelesaikan masalah sebaran Covid-19 lebih dulu.

“Sejak Maret 2020 saya sering suarakan, kendalikan pandeminya dulu, ekonomi akan ikut,” imbuhnya.

Menurutnya, investor dalam bisnis memang berani mengambil risiko. Tapi untuk masalah kesehatan dan nyawa, cenderung sangat hati-hati.

“Contohnya, banyak pengusaha kita membayar mahal untuk terapi stemcell di Jerman, pengawal pribadi yang terlatih militer atau mobil anti peluru,” katanya.

Oleh karena itu, kata Dradjad, jika kasus Covid-19 Indonesia naik terus dengan tingkat kematian tinggi, maka para investor tidak berani menurunkan investasinya ke Indoneaia.

“Mana berani mereka beraktivitas bisnis normal? Itu dari sisi psikologi ekonomi dan bisnis,” katanya.

Selain itu, dari sisi risiko, Dradjad mengatakan kegagalan pemerintah menekan pandemi, maka berbagai risiko seperti risiko kesehatan, pasar, keamanan supply, harga dan keuangan menjadi terlalu besar. Investor jelas lebih memilih menunggu sampai pandemi terkendali.

“Jadi jangan bermimpi menggenjot investasi di tengah tingginya pandemi,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya