Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan/Net
Perseteruan antara India dan Pakistan atas wilayah Kashmir kembali memanas. Lantaran Islamabad berencana untuk memberikan status provinsi sementara kepada wilayah itu yang menarik kecaman dari New Delhi.
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan pada Minggu (1/11) mengumumkan pemerintahannya akan memberikan status provinsi sementara kepada Gilgit-Baltistan, bagian utara dari wilayah Kashmir yang lebih besar.
"Kami telah membuat keputusan untuk memberikan status provinsi sementara kepada Gilgit-Baltistan, yang telah lama menjadi tuntutan di sini," kata Khan dalam pidatonya di kota Gilgit, seperti dikutip CNA.
Tidak ada rincian mengenai rencana yang diungkapkan Khan itu, tetapi tampaknya langkah itu akan membuat kawasan tersebut menjadi lebih dekat dengan status provinsi federasi Pakistan lainnya.
Khan mengatakan keputusan itu berada dalam lingkup resolusi Dewan Keamanan PBB. Dia tidak memberikan kerangka waktu untuk implementasinya. Langkah seperti itu akan membutuhkan amandemen konstitusi di Pakistan, yang harus disahkan oleh dua pertiga parlemen Pakistan.
Kunjungan Khan ke Gilgit-Baltistan dilakukan menjelang pemilihan Majelis Legislatif wilayah itu, yang akan diadakan pada 15 November. Badan itu, yang dibentuk pada 2009, memiliki sedikit kekuasaan, dan wilayah tersebut sebagian besar diatur langsung oleh Islamabad.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri India, Shri Anurag Srivastava mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak rencana Pakistan tersebut.
Baik Delhi dan Islamabad telah mengklaim semua Kashmir sejak memperoleh kemerdekaan 73 tahun lalu, dan telah berperang dua kali di wilayah tersebut.
Tahun lalu India membuat marah Pakistan dengan mengumumkan perubahan pada status Kashmir, mengambil beberapa hak istimewa kawasan itu. Meskipun pejabat Pakistan tidak membuat hubungan antara langkah India sebelumnya dan proposal Khan, tindakan Pakistan kemungkinan akan dilihat di kedua negara sebagai tanggapan balas dendam parsial.
Saat ini, kedua belah pihak mengontrol sebagian Kashmir, yang dibagi oleh "Garis Kontrol" yang diamanatkan PBB. Pengamat PBB pun masih ditempatkan di wilayah tersebut.
Gilgit-Baltistan yang berlokasi strategis, dengan perkiraan populasi 1,2 juta, berbatasan dengan Afghanistan dan China, dan berada di jantung rencana pembangunan infrastruktur Koridor Ekonomi China-Pakistan senilai 65 miliar dolar AS.
