CBA Minta KPK Pelototi Alokasi Dana Desa Khusus Di Tuban

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut realisasi bantuan alokasi dana desa di sejumlah daerah yang berpotensi terjadi penyalahgunaan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi secara khusus menyoroti realisasi bantuan dana desa di Kabupaten Tuban pada tahun 2010.

"Karena realisasi bantuan alokasi dana desa khusus sebesar Rp 4,9 miliar tidak didukung proposal, juga tidak realistis dan tidak sepenuhnya berdasarkan permintaan masyarakat terpilih sebagai penerima bantuan," kata Uchok kepada wartawan, Minggu (1/11).

Menurutnya, dengan KPK membuka kasus bantuan alokasi dana desa khusus tersebut, lembaga pimpinan Firli Bahuri ini bisa membuka dan mengejar siapa mantan pejabat yang diduga terlibat dan bermain.

Senada dengan Uchok, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto meminta KPK segera memanggil para mantan pejabat terkait.

"Kami meminta KPK memanggil para mantan Bupati Tuban, termasuk Haeny Relawati Rini Widyastuti," jelas Adri.

Hal itu dinilai penting karena saat ini ada salah satu calon Bupati Tuban pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang merupakan anak dari mantan Bupati Tuban, Haeny Relawati Rini Widyastuti.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan KPK baru-baru ini yang menyebut Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi. Data tersebut dihimpun KPK dalam kurun waktu 2004-2020.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, terdapat 93 kasus di Jawa Timur, di mana sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah.

“Ini memprihatinkan bagi kita,” jelas Firli Bahuri, Minggu lalu (26/10).