UMP Tidak Naik, PPP: Negara Tidak Akan Terlantarkan Pekerja Dan Tetap Pikirkan Pengusaha

Pemerintah di posisi dilematis dalam memutuskan tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Satu sisi pemerintah memikirkan kesejahteraan buruh, di sisi lain jangan sampai kebijakan yang diambil terkait UMP memberatkan dunia usaha.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Lena Maryana Mukti meyakini, pemerintah tidak serta merta mengambil keputusan hanya mempertimbangkan satu sisi, buruh atau pengusaha. Pemerintah mendengarkan masukan-masukan dari banyak pihak.

"Jadi saya yakini negara tidak akan menelantarkan para pekerja dan juga memikirkan nasib pengusaha. Pemerintah menjaga itu‎," kata Lena kepada wartawan, Minggu (1/11).

Lena menanggapi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida ‎Fauziyah yang isinya mengatur tentang penetapan UMP 2021.

Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19, disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai UMP 2021 sama dengan nilai UMP 2020. Artinya, tidak ada kenaikan UMP tahun depan.

Penyebab tidak ada kenaikan UMP adalah kondisi perekonomian nasional yang merosot sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Penurunan perekonomian tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan kedua yang minus 5,32 persen.

Survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 82,85 persen perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan. Sebanyak 53,17 persen usaha menengah dan besar serta 62,21 persen usaha mikro dan kecil menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.

Lena melanjutkan, pemerintah sudah memikirkan jalan terbaik saat pandemi Covid-19 ini.

"Kebijakan yang diambil pemerintah pasti diperhitungkan dengan matang dengan sebaik-baiknya. Negara tidak akan menelantarkan rakyatnya," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, resiko paling buruk ketika UMP naik adalah potensi buruh kena pemutusan hubungan kerja akan semakin besar, karena perusahaan tidak mampu membayar. Saat ini saja, sudah ada sekitar 7 juta orang kena PHK, terhitung sejak adanya pandemi Covid-19.

"Peranan fiskal itu untuk jadi jembatan, jangan sampai salah satu policy sebabkan perusahaan makin lemah atau dalam. Dalam hal ini, pekerja dapat kemungkinan kena PHK. Pemerintah cari titik balance dengan berbagai instrumen, UMP atau upah minimum salah satu hal," kata Sri Mulyani.