Jika Donald Trump Kalah, Dukungan AS Untuk Natuna Tidak Akan Luntur

Beberapa hari yang lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo melakukan kunjungan ke Indonesia.

Dalam pertemuan bilateralnya dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Pompeo mengkritik klaim China di Laut China Selatan dan mendukung tindakan tegas Indonesia di Pulau Natuna.

"Kami menolak klaim melanggar hukum yang dibuat oleh Partai Komunis China di Laut China Selatan," ujar Pompeo dalam konferensi pers bersama Retno usai pertemuan pada Kamis (29/10).

"Jelas terlihat kepemimpinan Indonesia yang berani terhadap isu Laut China Selatan di ASEAN dan PBB," lanjutnya.

Namun, pernyataan dukungan AS terhadap Indonesia sendiri dilakukan menjelang pemilihan presiden pada 3 November yang dapat mengubah arah kebijakan Washington.

Meski begitu, pengamat hubungan internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan, meskipun kepemimpinan di Gedung Putih berubah, dukungan AS terhadap Indonesia atas Laut Natuna Utara akan tetap sama.

Pasalnya, dukungan AS terhadap Indonesia bukan semata-mata keputusan para politisi melainkan pandangan bersama seluruh birokrat AS dalam menghadapi pengaruh China.

"Dengan demikian, dukungan tidak akan luntur. AS akan memegang komitmennya," kata Guru Besar Hukum Internasional itu kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Minggu (1/11).

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) itu menerangkan, Pompeo tidak akan membuat komitmen dukungan jika keputusan tersebut berlandaskan kepentingan politisi.

"Terus terang, menurut saya kalau politisi yang mendorong kebijakan ini untuk mereka buat apa? Mengingat pilpres kan semakin mendekat. Belum lagi kalau (Presiden Donald) Trump kalah, maka mereka tidak bisa buat kebijakan alias lame duck," tuturnya.

"Nah kalau birokrasi kan beda," tambah Hikmahanto.

Plpres AS akan berlangsung pada Selasa (3/11), di mana Trump akan menghadapi lawannya dari Partai Demokrat, Joe Biden.