Berita

Jokowi dan Megawati/Net

Politik

Ditegur Megawati Soal Milenial Minim Kontribusi, Pengamat: Pak Jokowi Jangan Latah "Comot" Milenial!

SABTU, 31 OKTOBER 2020 | 16:06 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kaum milenial di lingkaran pemerintah dikritik oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, karena minim kontribusi dalam membangun bangsa dan negara.

Kritikan dari Megawati tersebut juga mengarah kepada Presiden Joko Widodo. Karena, mantan Presiden ke-5 itu menilai Jokowi telah memanjakan kaun milenial.

Apa yang disampaikan Megawati dianggap Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno, sebagai masukan dari partai politik pengusung utama, yang mengingatkan Jokowi agar tepat memilih anak muda yang akan masuk ke lingkaran pemerintah.


Sebab belakangan ini, muncul hasil survei dari Indonesia Political Opinion (IPO), yang menyatakan 60 persen masyarakat dari 1.200 responden yang terlibat di dalam survei mengingkan Jokowi mereshuffle kabinet.

Karena itu, Adi Prayitno berharap Presiden tidak asal "comot" alias memilih menteri dari Kaum Milenial. Sehingga, kritik dari Megawati yang meragukan kontribusi Kaum Milenial terhadap pembangunanan bangsa dan negara bisa diperbaiki.

"Jangan latah 'comot' millenial, karena banyak millenial tidak ada prestasinya," ujar Adi Prayitno saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/10).

Terkait singgungan Megawati kepada para Milenial, Adi Prayitno condong menilai itu diarahkan kepada mereka yang berada di lingkaran pemerintah.

Sementara jika dilihat secara lebih luas, pernyataan Megawati menurutnya cendrung mendorong anak-anak muda bangsa agar bisa berkontribusi aktif membangun bangsa dan negara.

"Publik menilai pernyataan Megawati spesifik mengarah pada millenial di inner circle (lingkaran dalam) kekuasaan yang banyak mengisi pos strategis," ungkap Adi Prayitno.

"Mereka ini harus ditagih kontribusinya apa untuk bangsa," demikian Dosen Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya