Berita

Jokowi dan Megawati/Net

Politik

Ditegur Megawati Soal Milenial Minim Kontribusi, Pengamat: Pak Jokowi Jangan Latah "Comot" Milenial!

SABTU, 31 OKTOBER 2020 | 16:06 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kaum milenial di lingkaran pemerintah dikritik oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, karena minim kontribusi dalam membangun bangsa dan negara.

Kritikan dari Megawati tersebut juga mengarah kepada Presiden Joko Widodo. Karena, mantan Presiden ke-5 itu menilai Jokowi telah memanjakan kaun milenial.

Apa yang disampaikan Megawati dianggap Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno, sebagai masukan dari partai politik pengusung utama, yang mengingatkan Jokowi agar tepat memilih anak muda yang akan masuk ke lingkaran pemerintah.


Sebab belakangan ini, muncul hasil survei dari Indonesia Political Opinion (IPO), yang menyatakan 60 persen masyarakat dari 1.200 responden yang terlibat di dalam survei mengingkan Jokowi mereshuffle kabinet.

Karena itu, Adi Prayitno berharap Presiden tidak asal "comot" alias memilih menteri dari Kaum Milenial. Sehingga, kritik dari Megawati yang meragukan kontribusi Kaum Milenial terhadap pembangunanan bangsa dan negara bisa diperbaiki.

"Jangan latah 'comot' millenial, karena banyak millenial tidak ada prestasinya," ujar Adi Prayitno saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/10).

Terkait singgungan Megawati kepada para Milenial, Adi Prayitno condong menilai itu diarahkan kepada mereka yang berada di lingkaran pemerintah.

Sementara jika dilihat secara lebih luas, pernyataan Megawati menurutnya cendrung mendorong anak-anak muda bangsa agar bisa berkontribusi aktif membangun bangsa dan negara.

"Publik menilai pernyataan Megawati spesifik mengarah pada millenial di inner circle (lingkaran dalam) kekuasaan yang banyak mengisi pos strategis," ungkap Adi Prayitno.

"Mereka ini harus ditagih kontribusinya apa untuk bangsa," demikian Dosen Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya