Sama Dengan Megawati, Rahmad Handoyo Juga Marah PDIP Dan Jokowi Kerap Dituding PKI

Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo bisa memahami kekesalan dan kemarahan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri karena partainya, termasuk Presiden Joko Widodo bahkan dirinya, kerap dituding bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Kemarahan itu sangat wajar, dan itu hanya untuk memperingatkan kepada anak bangsa jangan menggunakan politik segala cara, jangan menuduh segala cara untuk kepentingan sesaat. Saya kira masuk akal itu. Saya pun juga marah begitu loh," kata Rahmad Handoyo saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/10).

Saat peresmian 13 kantor DPP PDIP secara daring, Rabu (28/10), Megawati tidak bisa menutup kekesalan dan kemarahan karena pihaknya selalu diisukan bagian dari PKI.

"Loh, masak Presiden kelima RI dibilang PKI, terus Pak Jokowi, pilihan rakyat langsung loh dua kali, masak dibilang PKI. Katanya turunan bapak ibunya enggak jelas, bayangkan!" kata Megawati.

"Ngapain orang masih ngomongin jaman segini PKI, PKI, PKI, buktikan dong! Ada aturannya. Iya dong. Jangan hanya untuk membohongi rakyat, lama-lama saya kesel," lanjut putri Bung Karno itu.

Jelas Rahmad Handoyo, kekesalan dan kemarahan Megawati itu juga dirasakan oleh kader PDIP.

"Saya kira kemarahan Ibu itu sangat manusiawi, sehingga meminta kepada semua pihak yang memfitnah, yang memojokkan, yang membuat berita yang sangat menyakitkan itu, untuk dihentikan. Karena itu tidak bertanggung jawab, hanya untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan politik tertentu, sehingga itu Pak Jokowi tidak terpilih, itu sangat menyakitkan sebagai anak bangsa begitu," tuturnya.

Dan Jokowi, sudah sangat jelas asal usulnya, bukan dari PKI. Lalu kenapa terus digoreng.

"Kurang apalagi? Kemudian begitu didiamkan malah menjadi-jadi, hanya untuk kepentingan sesaat. Itu justru membahayakan keutuhan bangsa dan umat," terang Rahmad Handoyo.

"Sudahlah, sudahilah itu, mem-PKI-kan seseorang untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan jualan politik, kepentingan tertentu," tambahnya melanjutkan.