Berita

Presiden Joko Widodo dan Menlu AS Mike Pompeo/Net

Dunia

Bertemu Menlu Retno, Pompeo: China Melanggar Hukum Internasional

JUMAT, 30 OKTOBER 2020 | 06:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kepada  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa Washington akan menemukan cara baru untuk bekerjasama dengan Jakarta di Laut China Selatan.

AS sangat kritis terhadap kehadiran dominan China di wilayah tersebut. Pemerintahnya siap membantu melindungi Laut Natuna dan rute perdagangan tersibuk lainnya dari klaim sepihak oleh China. Terhitung AS telah lebih dari satu kali mengerahkan kapal perang untuk menegaskan pendiriannya atas wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Pompeo memuji 'tindakan tegas' Indonesia untuk melindungi kedaulatannya di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang juga diklaim China sebagai wilayahnya.


"Negara-negara kami yang taat hukum menolak klaim melanggar hukum yang dibuat oleh Partai Komunis China di Laut China Selatan, seperti yang jelas dari kepemimpinan Indonesia yang berani tentang masalah ini di dalam ASEAN dan di PBB," kata Pompeo dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Kamis (29/10), seraya menekankan bahwa China telah 'melanggar hukum'.

"Saya  berharap dapat bekerja sama (dengan Indonesia) dengan cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim melindungi beberapa rute perdagangan paling sibuk di dunia," ujar Pompeo.

Menanggapi itu, Retno mengatakan, Indonesia menginginkan Laut China Selatan yang 'stabil dan damai' di mana hukum internasional dihormati. Indonesia berulang kali menolak penjaga pantai dan kapal penangkap ikan China yang masuk ke Laut Natuna Utara.

Meskipun berbagi posisi yang sama dalam menentang klaim teritorial China di Laut China Selatan, para pejabat Indonesia telah menyatakan keprihatinan tentang kebijakan dan retorika anti-China Washington yang keras di samping meningkatnya ketegangan negara adidaya.

“Saya menegaskan kembali perlunya kerja sama inklusif di tengah masa yang penuh tantangan ini,” kata Retno. "Saya menggarisbawahi perlunya setiap negara menjadi bagian dari solusi dalam kontribusi kolektif menuju perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia."

Indonesia dan Amerika Serikat akan meningkatkan kerja sama pertahanan dengan meningkatkan pengadaan, pelatihan dan latihan militer, berbagi intelijen, dan kerja sama keamanan maritim di kawasan.

Tahun ini, Indonesia menolak permintaan AS untuk hak pendaratan dan pengisian bahan bakar di Indonesia untuk pesawat patroli maritim P-8 Poseidon yang memantau aktivitas militer China.

Retno mengatakan pada hari Kamis bahwa dia mengingatkan Pompeo tentang kebijakan luar negeri "bebas dan independen" dari negara terbesar di Asia Tenggara itu dan menyerukan kerja sama ekonomi yang lebih besar.

Hubungan ekonomi Indonesia dengan China telah meningkat pada saat yang sama dengan Washington mempertimbangkan untuk menurunkan perlakuan perdagangan preferensial Indonesia di bawah fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).

Peninjauan itu sedang berlangsung dan Retno memberi tahu Pompeo bahwa fasilitas GSP penting bagi kedua negara.

“Saya mendorong pengusaha AS untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau-pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna,” tambah Retno.

Pompeo juga bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada hari Kamis (29/10).

Retno mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menegaskan Idonesia ingin kerja sama ekonomi kedua negara semakin meningkat ke depan, termasuk perluasan fasilitas GSP untuk Indonesia.

Ia juga menambahkan bahwa presiden mendesak Pompeo untuk "memahami negara-negara Asia Tenggara dan Asia Tenggara sehingga dapat menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di kawasan".

Sebelum berkunjung ke Indonesia, Pompeo mengunjungi India, Sri Lanka dan Maladewa. Dia dijadwalkan terbang ke Vietnam pada Kamis malam.

Kunjungan Pompeo ke Indonesia merupakan penutup dari rangkaian kunjungan ke Indo-Pasifik di mana ia berusaha memperkuat hubungan strategis dan ekonomi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya