Suharso Naik Jet Pribadi Saat Urus Partai, PPP: Tidak Gunakan Dana Partai

Calon Ketua Umum PPP petahana Suharso Monoarfa menggunakan pesawat jet pribadi saat melakukan konsolidasi partai ke Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam.

Dalam foto tersebut Suharso tampak baru turun dari pesawat jet mewah bersama rombongan dengan mengenakan baju putih dan peci hitam bersama Arsul Sani.

Foto tersebut disebarkan oleh kader PPP bernama Nizar Dahlan.

Ketua SC Muktamar PPP Syaifullah Tamliha membantah adanya kabar miring bahwa pesawat jet pribadi yang digunakan Suharso memakai dana partai.

“Penggunaan pesawat pribadi tersebut sepengetahuan kami tidak dalam bentuk carteran, tidak menggunakan dana partai, fraksi dan atau Kementerian PPN/ Bappenas,” demikian keterangan Syaifullah, Kamis malam (29/10).

Syaifullah menegaskan, konsolidasi partai memiliki waktu yang sempit mengingat muktamar PPP bakal diselenggarakan 17 Desember mendatang.

Selain itu, dijelaskan Syaifullah, pada bulan yang sama juga berlangsung Pilkada serentak 2020.

“Konsolidasi partai dirasakan mendesak yang tidak hanya menjelang muktamar PPP ke 9, melainkan juga konsolidasi pemenangan Pilkada dalam rangka memenangkan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh PPP pada 270 Pilkada serentak insya Allah tanggal 9 Desember 2020 yang hanya efektif dilakukan sekitar satu bulan,” bebernya.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, sebagai Kepala Bappenas Suharso memiliki jadwal yang padat.

Atas dasar itulah, sejumlah loyalis Suharso berinisiatif meminjamkan pesawat jet pribadi untuk memudahkan mobilitas sang Plt Ketua Umumnya agar pergerkan politiknya cepat.

“Padatnya kegiatan Pak Suharso Monoarfa, dalam konsolidasi tersebut, dan terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai, menyebabkan kawan-kawan beliau merasa perlu memberikan pinjaman pesawat pribadi. Agar mobilitas Plt Ketum PPP tersebut dapat maksimal melaksanakan tugas-tugas partai,” katanya.

“Pemberian pinjaman pesawat pribadi tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan kementerian yang dijabat oleh Bapak Suharso Monoarfa,” imbuhnya.

Dia mengklarifikasi bahwa berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-10.AH.11.01 tanggal 5 November 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa jabatan 2016-2021 tidak terdapat nama Nizar Dahlan sebagai Anggota Dewan Pakar DPP PPP.